Demokrat belum pikirkan sanksi buat 6 anggota yang 'mbalelo'
Pasek mengaku, tidak berkompromi sebelumnya dengan 5 anggota Partai Demokrat lain yang ikut tinggal di dalam ruang.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengaku belum memperhitungkan sanksi yang akan diberikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat yang tidak ikut melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna RUU Pilkada DPR RI, Jumat (26/9) dini hari tadi.
Max mengaku tidak mengetahui siapa saja yang masih berada di dalam ruang rapat paripurna. "Siapa yang ada di dalam?," kata Max, sesaat setelah melakukan aksi walkout di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
Max mengaku menyerahkan semua kepada Partai Demokrat. Dia masih enggan ambil pusing terhadap perilaku anggota Fraksi Partai Demokrat yang tidak ikut keluar ruangan.
"Kami tidak ikut-ikut kami sudah walk out. Mau apa, what ever lah. Saya sudah capek dari tadi pagi (ikut rapat)," ucap Max.
Max mengatakan, alasan Partai Demokrat melakukan aksi walk out lantaran usulnya tidak dipertimbangkan untuk masuk sebagai opsi.
"Mau divoting juga tidak bisa divoting, hanya dua opsi saja, satu lagi mau masuk kemana. Kita melakukan walk out karena memang opsi kita tidak diakomodir," tutup Max.
Sebelumnya, sesaat setelah Partai Demokrat melakukan aksi walk out, ternyata masih terdapat enam orang anggota Fraksi Partai Demokrat yang masih berada di ruangan rapat paripurna dan mengikuti rapat hingga usai pengambilan keputusan.
Enam orang tersebut adalah Gede Pasek Suardika, Harry Witjaksono, Ignatius Mulyono, Eddy Sadeli, Hayono Isman dan Lim Sui Khiang. Sementara itu, Gede Pasek mengatakan memilih tetap tinggal di dalam ruang rapat paripurna lantaran merasa bertanggungjawab terhadap pilihan politiknya.
"(Keputusan untuk tidak ikut walk out) Itu juga bagian dari politik, sebagai partai yg mengusung RUU Pilkada harus bertanggung jawab," kata Pasek.
Pasek mengaku, tidak berkompromi sebelumnya dengan 5 anggota Partai Demokrat lain yang ikut tinggal di dalam ruang rapat paripurna paska aksi walkout anggota Fraksi Partai Demokrat.
"Ternyata pilihan saya diikuti oleh senior-senior yang lain. Ada pak Haryono Isman, Ignatius Mulyono, Eddy Sadeli, itu tanpa koordinasi. Yang semula kita duduk berjauhan, akhirnya kita duduk berdekatan," jelas Pasek.
Pasek tidak menyesal keputusannya memilih pilkada langsung, meski opsi tersebut ternyata kalah dari opsi pilkada melalui DPRD.
"Urusan menang kalah dalam demokrasi itu belakangan, karena rakyat yang mencatat apa yang kita lakukan. Saya merasa bangga sudah bisa memperjuangkan apa yang saya perjuangkan sampai akhir," tutur Pasek.
Pasek mengaku tidak gentar dengan risiko yang akan dihadapinya lantaran tidak ikut walkout bersama sebagian besar anggota Partai Demokrat. "Pak SBY pernah menyampaikan setuju pilkada langsung, dasarnya adalah setuju," tutup Pasek.
Baca juga:
SBY: Demokrat akan gugat UU Pilkada ke MA atau MK
SBY kecewa 10 syarat usulan Demokrat di RUU Pilkada ditolak
SBY & Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi
PDIP sejak awal sudah cium 'drama' Demokrat dalam RUU Pilkada
Demokrat: Dukungan PDIP terhadap opsi ke-3 hanya 'lips service'
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada dilakukan untuk memilih calon kepala daerah oleh penduduk di daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan.