Demokrat heran kenapa umur KPK dibatasi 12 tahun
"Apa kriterianya? Menurut saya KPK dengan sendirinya kehilangan fungsi, saat polisi dan jaksa lebih baik," kritik dia.
Wacana revisi UU KPK kembali menuai polemik. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, memilih meneliti maksud dan tujuan isi pasal 5 dari usulan revisi UU KPK yang menyebut mengatur masa berlaku KPK hanya berumur 12 tahun.
"Apa ukurannya 12 tahun, apa kriterianya, menurut saya KPK dengan sendirinya kehilangan fungsi, keberadaannya saat institusi penegak hukum lain semacam polisi dan jaksa lebih baik. Kita harus meneliti dulu apa pikiran yang berada di belakang perubahan itu," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).
Diketahui, dalam salinan draft yang diperoleh awak media, di pasal 5 tertulis tentang masa berlaku KPK yang akan habis masa jabatannya selama 12 tahun terhitung sejak undang-undang disahkan.
Namun, dalam pasal tersebut tak merinci apa maksud dan tujuan dari membuat masa berlaku umur KPK tersebut.
"Kenapa 12 tahun, kenapa tidak 2 tahun 10 tahun, 100 tahun? Itu yang mesti diteliti. Tapi itu kan masih pikiran awal, belum jadi. Apa rasionalitasnya," ujar politikus Demokrat itu.
Berikut isi pasal 5 dalam usulan revisi UU KPK yang tak menjelaskan maksud dan tujuan dari mengatur masa berlaku KPK.
"Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak Undang-undang ini diundangkan."
Baca juga:
Demokrat bilang KPK bisa 'lesu darah' kalau penyadapan dihapus
KPK tolak diberi kewenangan SP3 kasus oleh DPR
Istana akan komunikasi dengan Menkum HAM soal revisi UU KPK
Indriyanto soal revisi UU No 30: Ini jelas mengamputasi wewenang KPK
Selain lemahkan KPK, DPR juga usulkan draf RUU untuk ampuni koruptor
PAN: KPK selama ini kebablasan, UU No 30 tahun 2002 perlu direvisi
SBY perintahkan fraksi Demokrat tolak draf revisi UU KPK
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.