Demokrat ibaratkan presidential threshold seperti karcis sobek
Demokrat ibaratkan presidential threshold seperti karcis sobek. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, partainya sampai saat ini ingin presidential threshold dihapuskan. Sebab, sudah tidak relevan lagi untuk digunakan ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan berbarengan.
Revisi Undang-Undang Pemilu akan diputuskan hari ini di dalam paripurna DPR, Kamis (20/7). Hingga kini, belum ada titik temu antar fraksi terkait ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold. Ada yang ingin 20-25 persen dan ada yang ingin nol persen.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, partainya sampai saat ini ingin presidential threshold dihapuskan. Sebab, sudah tidak relevan lagi untuk digunakan ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan berbarengan.
"Partai Demokrat masih menginginkan 0 persen. Dalam artian karena memang untuk presidential threshold untuk pemilu kali ini, karena pemilu presiden dan wapres itu berbarengan, tentunya secara logika, logika politik kita tidak mungkin menggunakan presidential threshold di tahun 2014," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta.
Agus mengibaratkan parliamentary threshold ini seperti karcis saat ingin nonton bola. Menurut dia, tak mungkin menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 untuk digunakan lagi sebagai acuan mengajukan capres di Pemilu 2019, jika masih ada presidential threshold.
"Ibaratnya nonton bola, nonton bola kan pakai karcis, karcisnya adalah parliamentary threshold atau perolehan suara di masing-masing parlemen untuk mengusung presiden dan wapres. Kalau kita mau nonton bola kan dapat karcis. Lah karcisnya ini sekarang sudah disobek, masa mau dipakai lagi untuk nonton bola berikutnya. Kan nggak logis. Sehinga logika berpikir kita, tentunya yang paling logis adalah kita tidak bisa menggunakan presidential threshold," jelas Agus.
Pada Pemilu 2014 masih menggunakan presidential threshold karena Pemilu legislatif digelar lebih dulu dari pemilu presiden. Sehingga, hasil pemilu legislatif dijadikan acuan syarat mencalonkan presiden yang dinamakan presidential threshold.
Agus mengingatkan kembali, Demokrat ingin presidential threshold dihapuskan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemilu harus digelar serentak. Kalau berbarengan, kata dia, tentunya tidak mungkin menggunakan perolehan suara parlemen di saat yang bersamaan.
"Dan satu lagi logika kita kan harus memberikan kewenangan atau kebebasan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih di dalam pemilu. Dengan adanya parliamentary threshold dan presidential threshold tentunya akan membatasi dari pada keinginan keinginan seseorang yang ingin megabdikan dirinya secara demokratis," tutup Agus.
Baca juga:
Jelang voting RUU Pemilu, PAN bisa ikut Gerindra cs atau kubu PDIP
Ini peta dukungan fraksi di DPR atas 5 paket isu krusial RUU Pemilu
Parpol pro pemerintah lobi Gerindra dkk jelang paripurna RUU Pemilu
5 Isu krusial RUU Pemilu dibawa ke rapat paripurna, berakhir voting?
Fadli Zon tuding pemerintah berpolitik soal ambang batas presiden
Demokrat optimis presidential threshold 0 persen menang
PKS bujuk Gerindra dan Demokrat pilih paket B RUU Pemilu
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kenapa PDIP bisa menjadi partai pemenang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Dengan perolehan suara yang signifikan, PDIP memperoleh kekuatan politik yang kuat dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.