Demokrat Ingin Gabung Koalisi Pemerintah, PKB Bicara Pembagian Kekuasaan

Demokrat Ingin Gabung Koalisi Pemerintah, PKB Bicara Pembagian Kekuasaan. Karding mengatakan dengan adanya penambahan partai maka akan ada pembagian kekuasaan atau power sharing di dalamnya. Baik itu terkait jatah di kabinet ataupun posisi di parlemen.

2019-08-13 12:20:33

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyoroti sinyal-sinyal Partai Demokrat ingin bergabung ke partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Dia pun mengingatkan semua itu diputuskan oleh Jokowi sebagai pemenang hak prerogatif.

"Pada prinsipnya, kata kuncinya kan tergantung pada kesepakatan Demokrat dengan Pak Jokowi. Ini kalau Pak Jokowi misalnya menghendaki harus ada tambahan koalisi ya tentu akan dibahas di partai-partai. Nanti pembahasannya seperti apa, keputusannya seperti apa, tentu kita harus tunggu dulu kan," kata Karding pada wartawan, Selasa (13/8).

Karding mengatakan dengan adanya penambahan partai maka akan ada pembagian kekuasaan atau power sharing di dalamnya. Baik itu terkait jatah di kabinet ataupun posisi di parlemen.

"Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti misalnya apa bentuk bargainingnya begitu kan apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR DPR tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya dan itu akan dibahas, dibahas seperti apa tentu kan kita belum tahu seperti apa hasilnya. Prinsipnya tentu kita akan berjalan seperti apa nanti," ungkapnya.

Tambahnya, meski ada penambahan di koalisi belum tentu juga akan ada pengurangan jatah untuk partai yang sudah lama bergabung ke pemerintahan. Sebab, kata Karding, alokasi jatah kekuasaan bisa dibagi melalui berbagai macam posisi.

"Tetapi kalau misalnya di MPR atau DPR ya tentu mau tidak mau harus ada yg dibagi misalnya ketua badan, dengan masuknya yang lain ya tentu konsekuensi. Tetapi ya nanti apakah berkurang atau bertambah tergantung kesepakatan di rapat," ucapnya.

Meski begitu, Karding menegaskan ada baiknya tetap ada partai yang menjadi oposisi. Sehingga bisa menjaga check and balance di pemerintahan.

"Kalau idealnya oposisi kita dorong berkembang, supaya ada kontrol, supaya ada diskusi setiap mengambil kebijakan itu akan membuat itu lebih matang demokrasinya," tandasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat tegaskan belum memiliki sikap resmi pasca Pemilu 2019. Meskipun, mayoritas kader menginginkan agar partai besutan SBY itu merapat mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengungkap kondisi internal tersebut. Dengan catatan, ada chemistry yang terbangun antara koalisi Jokowi-Ma'ruf dan Demokrat.

"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," ucap Syarief saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/8).

(mdk/eko)