Demokrat: Kantor DPP Hanya di Proklamasi 41
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Kantor DPP Partai Demokrat hanya ada satu, di Jalan Proklamasi No 41, Menteng, Jakarta Pusat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons langkah kubu Kongres Luar Biasa (KLB) mendirikan kantor DPP sementara di Jalan Terusan Lembang D54, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menegaskan, Kantor DPP Partai Demokrat hanya ada satu, di Jalan Proklamasi No 41, Menteng, Jakarta Pusat.
"Oh, di Menteng? Saya pikir di Monas. Pertama, itu bukan kantor Partai Demokrat versi Moeldoko. Karena Partai Demokrat hanya ada satu, dan itu kantornya di Proklamasi 41. Kalau di Menteng itu kantor tempat orang-orang yang mengaku dan masih mimpi jadi kader Partai Demokrat," ucapnya, Kamis (11/3).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
Menurut Herzaky, kelakuan mantan kader yang tergabung dalam gerakan pengambilan alihan kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) makin aneh. Padahal, mereka sudah dipecat Demokrat.
"Para mantan kader ini mungkin masih terkenang dan kangen dengan kantor DPP Partai Demokrat yang posisinya sangat strategis. Jadi, buat kantor pun tidak jauh-jauh dari DPP Partai Demokrat," ucapnya.
Herzaky bilang, para pelaku GPK-PD tidak punya urat malu membawa-bawa nama Partai Demokrat tanpa punya hak. Tanpa dikaitkan dengan nama Partai Demokrat, mereka bukanlah siapa-siapa.
"Kelakuan mereka ini memberikan contoh tidak baik untuk generasi muda Indonesia. Secara telanjang dan terang benderang, oknum kekuasaan mempertontonkan perilaku yang mengabaikan etika, norma, dan peraturan yang berlaku," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) mendirikan kantor DPP sementara. Kantor itu beralamat di Jalan Terusan Lembang D54, Menteng, Jakarta Pusat.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Alie membenarkan hal tersebut. "Itu kantor DPP," katanya saat di konfirmasi, Kamis (11/3).
Lokasi kantor diketahui merupakan kediaman Moeldoko. Tetapi Marzuki mengaku kantor itu bukanlah rumah Moeldoko. "Bukan," kata dia.
Lokasi kantor kubu KLB itu tidak jauh dari markas DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono di Jalan Proklamasi No 41, Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya hanya berbeda jarak sekitar tiga menit saja.
Untuk diketahui, kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono telah menggelar Kongres Luar Biasa di Hotel The Hill di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3) lalu. KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2025.
Namun, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa KLB tersebut tidak sah dan ilegal. AHY menegaskan, kepengurusan yang sah masih berada di tangannya.
Baca juga:
Demokrat Versi KLB Dirikan Kantor DPP Sementara di Menteng
Demokrat: Kantor DPP Hanya di Proklamasi 41
Pengurus DPC Demokrat Se-Jatim Teken Akta Setia kepada AHY
AHY Bersih-bersih 'Paham' Moeldoko
Mabes Polri Kroscek Kabar Sebut Intel Polisi Ancam Kader Demokrat di Daerah
Setia pada AHY, Kader Demokrat Solo Raya Tak Tergoda Janji Uang Demi Hadiri KLB