Demokrat: Kisruh KPK vs Polri ganggu stabilitas politik dan ekonomi

Khususnya bagi pemberantasan korupsi, karena Bambang Widjojanto harus mundur dari wakil ketua KPK.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui jika konflik yang terjadi di antara KPK dan Polri mempengaruhi kinerja pemberantasan korupsi. Apalagi, dengan ditetapkan sebagai tersangka, Bambang Widjojanto harus mundur dari wakil ketua KPK.

"Kalau komisionernya berkurang, akan mempengaruhi kinerja KPK," kata Syarief saat menggelar konferensi pers di Fraksi Partai Demokrat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sendiri sudah mengutarakan kesiapannya mundur sebagai pimpinan KPK. Kesiapannya itu didasari oleh sikapnya yang menghormati Undang-Undang KPK Pasal 32 ayat 1 yang menyebut apabila seorang pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka harus mundur dari jabatannya.

Syarief menambahkan, kisruh ini juga tak hanya berdampak pada pemberantasan korupsi, tapi juga mengganggu stabilitas politik dan nasional. Karena itu, dia berharap masalah ini tidak memakan waktu yang lama.

"Masalah ini juga mengganggu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Demokrat harap semoga tidak memakan waktu yang lama," ucapnya.

Baca juga:
Pesan SBY kepada mantan menteri: Bantu Presiden Jokowi jika diminta
Ceramah geopolitik, SBY kumpulkan mantan menteri di Cikeas
Demokrat majukan jadwal kongres antisipasi pilkada serentak
Demokrat sebut revisi Perppu bisa hambat pelaksanaan Pilkada
Ngotot tolak Komjen Budi Gunawan, Demokrat minta penjelasan Jokowi
Serangan Demokrat buat Jokowi, hingga sebut impeachment