Demokrat Pegang Omongan Jokowi Tak Ingin Terlibat dalam Pembahasan Amandemen
Menurut Syarief, saat ini di MPR tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pertambahan masa jabatan presiden. Hanya ada pembahasan untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkap, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan tidak ingin dilibatkan dalam pembahasan amandemen UUD 1945. Pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Bogor itu menjadi pegangan Partai Demokrat atas sikap presiden dalam amandemen.
"Partai Demokrat tetap memegang statement Pak Presiden Jokowi waktu di Istana Bogor, bahwa 'jangan mengikutkan saya di dalam hal wacana pembahasan amandemen, karena itu domainnya MPR'," ungkap Syarief di DPR, Kamis (2/9).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Partai Demokrat menarik suara pada Pemilu 2004? Partai Demokrat yang lahir sebelum Pemilu 2004 merupakan partai yang mampu menarik suara dengan mengandalkan popularitas seorang tokoh, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
-
Partai apa saja yang memenangkan Pemilu 1955 di Indonesia? 4 partai pemenang pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Siapa yang akan memimpin pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat? "ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengingatkan hal itu karena ada isu-isu Jokowi membahas amandemen saat bertemu dengan partai koalisi. Menurutnya, dalam pertemuan presiden dan partai koalisi harus ada transparansi ke publik.
Menurut Syarief, saat ini di MPR tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pertambahan masa jabatan presiden. Hanya ada pembahasan untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Syarief mengatakan belum ada keputusan apapun terhadap amandemen UUD 1945. Hanya ada pembahasan mengenai PPHN.
"Di MPR tidak ada pembahasan perpanjangan jabatan presiden, tidak ada tentang masa periodisasi presiden. Apalagi perubahan UUD di luar PPHN. Karena yang kita bahas hanya PPHN, itupun masih di dalam tahap pembahasan. Jadi belum ada keputusan apapun," tegasnya.
Ia menegaskan, Demokrat dalam sikap menolak amandemen UUD 1945. Karena jika dilakukan bisa melebar.
"Karena kami yakin, usulan Partai Demokrat, dibuka akan melebar. Siapa yang bisa menjamin. Makanya Partai Demokrat kami menolak amandemen UUD 1945," tegasnya.
Baca juga:
Komisi II Sebut Amandemen Terbatas Tak Pengaruhi Pemilu 2024
Ketua MK: Wacana Amandemen UUD 1945 Memiliki Situasi Kebatinan Berbeda Saat Reformasi
Wakil Ketua MPR Sebut Jokowi Ingin Amandemen Perlu Dengar Aspirasi Publik
Jubir: Presiden Jokowi Setia Pada Konstitusi UUD 1945 dan Agenda Reformasi
PBB: Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pusako Andalas Sebut 3 Indikator Amandemen UUD 1945 Bukan Keinginan Rakyat