Demokrat: Pernyataan Sekjen PDIP dangkal, lemah dan mengada-ada
Demokrat: Pernyataan Sekjen PDIP dangkal, lemah dan mengada-ada. Hinca mengatakan, pernyataan Hasto tidak bijak dan salah alamat. Sebab, pernyataan itu diucapkan setelah terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut dua kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, diduga menerima dana korupsi tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan membalas pernyataan dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, pernyataan Hasto tidak memiliki argumen yang kuat dan mengada-ada.
"Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/3).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Hinca mengatakan, pernyataan Hasto tidak bijak dan salah alamat. Sebab, pernyataan itu diucapkan setelah terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut dua kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung, diduga menerima dana korupsi tersebut.
"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," ungkapnya.
"PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat. Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar). Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK," lanjutnya.
Anggota Komisi III DPR ini mengerti, bahwa partai harus membela kader-kadernya. Namun tambah dia, pembelaan itu tidak boleh dilakukan secara membabi buta.
"Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," tuturnya.
Saat ini, kata Hinca, PDIP tengah diuji dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia pun membiarkan masyarakat menilai sendiri upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ataupun PDIP terkait pemberantasan korupsi.
"Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak," tandasnya.
Baca juga:
Diminta PDIP jelaskan proyek e-KTP, ini kata Gamawan Fauzi
Namanya muncul di Sidang e-KTP, Pramono sebut Setnov coba berlindung di balik Jokowi
PDIP nilai Setnov ingin kaburkan fokus hakim seret nama Puan di e-KTP
'Setnov hanya dengar dari orang lain Puan dan Pramono terima USD 500 ribu'
Disindir 'katakan tidak pada korupsi' di e-KTP, Demokrat sebut PDIP cuci tangan
Setnov sebut Puan Maharani terima duit e-KTP, PDIP singgung Gamawan Fauzi