Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengulas sejumlah poin utama yang menjadi sorotan dalam situasi politik jelang hari pencoblosan Pilpres 2024 yakni 14 Februari 2024 mendatang.


Menurutnya, mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi, seruan moral, hingga gaung kebenaran.

Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Hasto menerangkan, seruan untuk menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan semakin menggema. Setidaknya lebih dari 29 kampus se-Indonesia telah melontarkan kritik atas kondisi demokrasi hari ini.

“Termasuk pentingnya agar pemilu betul betul berjalan secara demokratis, jurdil dan bermartabat, serta berbagai indikasi adanya oknum-oknum aparat TNI Polri yang tidak netral, dan tuntutan agar tidak terjadi politisasi bansos, sebagai hal rakyat dan menggunakan anggaran negara untuk dapat diperhatikan, jangan sampai fungsi elektoral kekuasaan itu jauh lebih dominan daripada menempatkan prinsip kedaulatan rakyat itu,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Hasto mengingatkan banyaknya dugaan intimidasi disertai dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung jelang Pemilu. Bahkan, lembaga survei pun dijadikan sebagai alat dan instrumen elektoral sehingga kredibilitasnya pun patut dipertanyakan.

Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

"Apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa pasangan 02, itu didukung oleh lebih dari sepertiga penyumbang perekonomian nasional, maka ini akhirnya menghadapkan kekuatan rakyat, presiden rakyat, Ganjar-Mahfud. Vis a vis terhadap kekuatan kekuasaan itu yaitu Paslon 02," jelasnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga menanggapi pergerakan para tokoh-tokoh intelektual dari kampus ternama, pergerakan tokoh budaya, kelompok pro demokrasi, hingga tokoh kebangsaan yang merasa harus turun gunung. Hal itu merupakan cermin memburuknya kualitas demokrasi.

"Demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang terancam, terlebih dipadukan dengan kekuasaan dan kebijakan yang populis," ungkapnya.


Tidak ketinggalan soal fenomena kampanye paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran di banyak wilayah yang terekam sepi, meski dengan fasilitas yang luar biasa.

"Dengan kualitas yang baik, tetapi ternyata itu sepi. Sehingga ada gap yang besar antara apa yang dibangun dari persepsi hasil survei dengan realitas yang terjadi di lapangan," kata Hasto.


Sebaliknya, terjadi peristiwa penganiayaan di Boyolali yang menimpa relawan pendukung Ganjar-Mahfud, yang dipersekusi oleh aparat TNI. Termasuk tindak kekerasan di Yogyakarta hingga penurunan bendera PDIP secara paksa di Gunung Kidul.

Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Hasto menilai, peristiwa itu justru menjadi arus balik, bahwa kekuatan organik yang mendukung Ganjar-Mahfud semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat dalam acara Hajatan Rakyat Konser Salam Metal 03 Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Senayan.

"Sehingga Ganjar-Mahfud justru mendapatkan sentimen yang paling positif melalui gerakan rakyat massa organik yang datang dengan minimnya fasilitas, dengan tidak adanya lebih dari sepertiga pengusaha perekonomian nasional yang mendukung pada pasangan Ganjar, karena lebih banyak mendukung pasangan Prabowo," tutupnya.

Sekjen PDIP Tegaskan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Bukan soal Elektoral
Sekjen PDIP Tegaskan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Bukan soal Elektoral

Keputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pemilu 2024 akan Terjadi Perubahan
Sekjen PDIP: Pemilu 2024 akan Terjadi Perubahan

Hasto yakin Ganjar Mahfud merupakan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo
Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Anggap Pertemuan Mahfud dengan Praktikno Hal Biasa
Sekjen PDIP Anggap Pertemuan Mahfud dengan Praktikno Hal Biasa

Sesama menteri kabinet melakukan pertemuan merupakan hal yang biasa.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Dikabarkan Mundur dari Menko Polhukam Hari ini, Bahlil: Kabar Burungnya Begitu
Mahfud MD Dikabarkan Mundur dari Menko Polhukam Hari ini, Bahlil: Kabar Burungnya Begitu

Kabar Mahfud MD akan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam beredar luas.

Baca Selengkapnya
Sampai Hari Ini, Istana Belum Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud sebagai Menko Polhukam
Sampai Hari Ini, Istana Belum Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud sebagai Menko Polhukam

Mahfud sempat mengucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi seusai debat cawapres 21 Januari lalu.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi
Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.

Baca Selengkapnya