Istri Gus Dur Temui JK, Hasto: Kalau Demokrasi Normal Tidak Mungkin Turun Gunung
Menurut Hasto, pertemuan antara tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan situasi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja.
Kultur demokrasi, kata dia tengah mengalami distorsi.
Istri Gus Dur Temui JK, Hasto: Kalau Demokrasi Normal Tidak Mungkin Turun Gunung
Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Hasto Kristiyanto menyoroti soal kondisi demokrasi di Indonesia.
Dia lantas menyinggung pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dengan istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah.
Menurut Hasto, pertemuan antara tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan situasi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kultur demokrasi, kata dia tengah mengalami distorsi.
Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi bersama Forum Dialog Nusantara (FDN) bertajuk 'Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi' di Habibie & Ainun Library, Jalan Patra Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (7/2).
"Kalau situasi demokrasi normal tidak mungkin seperti ibu Sinta Abdurrahman Wahid turun gunung bersama para tokoh, pagi tadi ketemu JK, kardinal juga ikut, tidak mungkin mereka sampai turun gunung," kata Hasto.
Hasto memaparkan, setidaknya ada sejumlah contoh distorsi demokrasi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang muncul. Misal, kata Hasto terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konsitusi (MK) hingga bersuaranya para sivitas akademika dari berbagai kampus di Tanah Air, namun dituding ditunggangi.
"Enggak masalah pendidikan politik dari keluarga, budi pekerti dari keluarga tapi menjadi persoalan etis ketika sedang menjabat seseorang apalagi menjadi panglima tertinggi, penguasa tertinggi kemudian dengan cara-cara yang oleh keputusan Mahkamah Kehormatan MK dikatakan tidak etis itu tetap dilanjutkan, sehingga terjadi conflict of interest," jelas Hasto.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) juga berbicara soal pelanggaran etik yang diputuskan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan jajaran komisioner KPU. Menurut dia, hal tersebut juga menjadi contoh distorsi demokrasi.
Oleh sebab itu, Hasto mengimbau semua pihak melihat semua peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dengan mata dan hati yang terbuka demi kebaikan demokrasi Indonesia.
"Maka mari kita buka mata hati kita dengan jernih. Ini bukan soal siapa yang jadi presiden tetapi ini persoalan Indonesia kita, ini persoalan kultur demokrasi kita, jangan sampai dirusak. Kultur demokrasi sangat mahal dibangun susah payah," ucap Hasto.
