Demokrat sebut kemungkinan pembuat soal UN pendukung Jokowi
Jefrison menilai, kasus ini terjadi karena fungsi kontrol yang kurang dari pemerintah.
Anggota Komisi X DPR Jefrison Riwu Kore sangat menyayangkan ada isu politik di balik soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA. Menurut dia, UN untuk meningkatkan pendidikan sehingga sangat disesalkan jika dimasuki isu politik.
"Itu saya pikir secara etika kita tidak bisa kita buat seperti itu, kita mengharapkan UN benar-benar meningkatkan, mengatur pendidikan anak-anak kita, jangan dimasuki isu politik," ujar Jefrison di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/4).
Dia pun mendesak agar pembuat soal diberikan sanksi. Jefrison menilai, kasus ini terjadi karena fungsi kontrol yang kurang dari pemerintah.
"Kita mengharapkan ada sanksi Kemendikbud untuk pembuat, apa latar belakangnya, ke depan pemerintah harus kontrol UN. Ini satu kelemahan pemerintah dalam kontrol, soal ujian, sampai lolos berarti pemerintah tidak kontrol. Jangan ada niat orang tertentu untuk politisir anak-anak," kata dia.
Politikus asal Partai Demokrat ini melihat ada dugaan politik terselubung dalam soal UN tersebut. Dunia pendidikan, kata dia, tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik. "Tidak boleh menunggangi UN dengan kampanye terselubung dari pihak tertentu dan ini tanggung jawab pemerintahan," tegas dia.
Kendati demikian, pihaknya belum mau menuding siapa pelaku utama dalam kasus ini. Dia hanya meminta kasus ini diselidiki. "Saya tahu itu masalah teknis, kan harus ada investigasi dahulu. Apa ini pendukung Pak Jokowi atau memang mereka punya niat lain. Kami juga akan mempertanyakan," pungkasnya.
Diberitakan, Capres PDIP Jokowi disebut dalam salah satu soal UN tingkat SMA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia jurusan IPS. Di soal itu dituliskan, latar belakang Jokowi dan program Jokowi terkait UMP.
Baca juga:
PAN kecewa jika Jokowi menjauh karena Hatta besan SBY
Jokowi: Kelihatannya ada orang yang mau menjebak saya
Profilnya muncul di soal UN, Jokowi merasa dijebak
Guruh: Jokowi gubernur setengah jalan, baru 20 persen
Faktor besan buat Jokowi menjauh dari Hatta?
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.