Demokrat Tolak Pilkada 2024: 271 Plt Untungkan Jokowi dan Koalisi Pemerintah
Menurut Renanda, penundaan Pilkada akan merugikan banyak partai yang telah mengantar kepala daerah lima tahun sebelumnya. Partai tidak lagi punya kepanjangan tangan di daerah.
Partai Demokrat menolak Pilkada digelar 2024. Salah satu alasannya karena akan memunculkan 271 daerah dijabat pejabat sementara selama kurang lebih 1-2 tahun karena Pilkada 2022 dan 2023 ditunda.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menduga adanya 271 pejabat sementara akan menguntungkan pihak pemerintah dan partai koalisi.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
"Kemendagri tentu akan menyerahkan seluruhnya kepada presiden. Kami menduga tentu dari 271 plt itu pengadaan plt sekian banyak yang diuntungkan tentu pihak Presiden dan koalisi partai politik," ujar Renanda dalam diskusi daring, Rabu (24/2).
Menurut Renanda, penundaan Pilkada akan merugikan banyak partai yang telah mengantar kepala daerah lima tahun sebelumnya. Partai tidak lagi punya kepanjangan tangan di daerah.
"Tentu partai politik ya yang sudah terpilih kepala daerahnya tidak punya lagi kepanjangan tangan menjadi pejabat yang bisa mewakili konstituen yang memilih di daerah. Bayangkan itu. Tentu partai politik itu akan dirugikan," kata dia.
Pejabat sementara ini juga menjadi masalah karena tidak punya kewenangan mengambil kebijakan strategis seperti kepala daerah definitif. Apalagi jika negara sedang fokus pemulihan ekonomi pasca pandemi, kepala daerah memiliki peran strategis.
Meski ada surat edaran Kemendagri menyebutkan kewenangannya disamakan, Renanda bilang aturan itu tidak bisa melangkahi aturan UU Administrasi Pemerintahan.
"Undang-undang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan yang sama dan setara antara definitif dengan plt pjs," tegasnya.
Demokrat juga mempertanyakan darimana Kemendagri bisa mengambil pejabat sementara untuk mengisi kekosongan. Apalagi biru pejabat setingkat eselon I dan II. Renanda menolak jika diambil dari unsur TNI Polri.
"Kita tidak ingin karena kekurangan, TNI Polri ditarik untuk bisa menjabat posisi tersebut padahal kita tahu itu nanti mundur lagi demokrasi kita," tegasnya.
Baca juga:
Komisi III Minta Pemerintah Lanjutkan Pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan
NasDem Minta Keberatan Terhadap RUU Pemasyarakatan & RKUHP Harus Diakomodir
NasDem Nilai RUU Pemasyarakatan Harus Dikebut Karena Darurat Virus Corona
Pengamat Soal DPR Kebut RUU Kontroversial: Setop Aktivitas yang Bikin Kegaduhan
DPR Kebut Pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dalam Satu Minggu