Demokrat: Usulan Soekarwo dukung Jokowi aspirasi pribadi

Dia menuturkan, proses pengambilan keputusan di Demokrat dilakukan secara demokratis. Keputusan yang diambil pun harus sesuai aspirasi dari internal dan eksternal Demokrat.

2018-07-23 17:31:49

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan usulan Ketua DPD Jawa Timur Soekarwo agar partai mendukung Joko Widodo hanya aspirasi pribadi. Dia mengklaim usul Soekarwo bukan keputusan majelis tinggi Partai Demokrat.

Segala keputusan strategis di Demokrat, termasuk dukungan dan arah koalisi di Pemilihan Presiden 2019 harus melalui majelis tinggi.

"Suara dia itu. Ada yang juga menyampaikan secara pribadi enggak masalah. Karena enggak menyangkut keputusan majelis tinggi partai. Kalau di daerah seperti itu keputusan tetap di majelis tinggi partai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Dia menuturkan, proses pengambilan keputusan di Demokrat dilakukan secara demokratis. Keputusan yang diambil pun harus sesuai aspirasi dari internal dan eksternal Demokrat.

"Pertimbangannya banyak dari dalam dari luar, merekam suara dari bawah. Dan begitu kami berdemokrasi. Bukan keputusan yang diambil diam-diam dari bawah terus," ujarnya.

Selain itu, Hinca juga menjelaskan alur pengambilan keputusan di internal partai berlambang bintang mercy. Sampai saat ini, majelis tinggi belum memutuskan apapun soal capres-cawapres dan arah koalisi.

Rapat pertama majelis tinggi pada (9/7) lalu menghasilkan keputusan yakni memerintahkan 34 pengurus DPD menggelar rapat koordinasi daerah. Rakorda itu bertujuan menanyakan dan menyerap aspirasi kader menyangkut dukungan ke capres-cawapres.

"Keputusannya menanyakan dan meminta Rakorda seluruh Indonesia menanyakan suara dari bawah dengan peserta DPC, anggota dewan baik di provinsi maupun di kabupaten," ungkap Hinca.

"Mereka wajib menyampaikan baiknya kepada majelis tinggi partai melalui DPP paling lambat hari ini," sambungnya.

Kemudian, hasil rakorda harus diserahkan oleh majelis tinggi melalui pengurus DPP Partai Demokrat untuk mengambil keputusan.

Dari hasil rakorda, DPP bisa memotret keinginan kader terkait dukungan di Pilpres 2019. Terhitung hari ini, baru 14 dari 34 DPD yang telah menyerahkan hasil rakorda. Sementara, tenggat waktu laporan harus disampaikan hari ini.

"Mereka harus sampaikan hasilnya Rakorda kepada mejelis tinggi lewat DPP. Sekarang prosesnya sedang berlangsung. Yang baru masuk 14 totalnya 34. Hasilnya tidak mungkin kami umumkan nanti lah majelis tinggi yang memutuskan dan mengumumkan. Siapa capres/cawapres yang diusungnya," tambahnya.

Hinca membantah, pertemuan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih berpengaruh ketimbang suara dari DPD-DPD. Pertemuan SBY-Prabowo hanya bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.

Pertemuan SBY-Prabowo yang akan digelar Selasa (24/7) besok juga tidak menunggu seluruh laporan dari DPD diterima oleh DPP Demokrat. Sekali lagi, Hinca menegaskan, laporan DPD dan pertemuan SBY-Prabowo adalah dua hal berbeda dalam menentukan sikap Demokrat.

"Enggak, itu suatu hal yang berada. Ini kan potret di dalam. Dialog dengan Prabowo berbeda. Dialog dengan Jokowi jalan terus," tandas Hinca.

DPP Partai Demokrat memang belum menentukan langkah politiknya di Pilpres 2019. Namun, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo akan mengusulkan kepada partainya itu untuk mendukung Jokowi.

Soekarwo mengaku ada beberapa alasan kenapa harus mendukung Jokowi dua periode. Pertama, kata Soekarwo, gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa yang diusung Demokrat sudah memutuskan mendukung Jokowi.

"Kalau saya mengusulkan ke pusat (DPP Demokrat), satu, gubernur (Khofifah) sudah mengambil keputusan mendukung ke Pak Jokowi. Jadi harus menjadi pertimbangan DPP tentang itu," kata Soekarwo.

Alasan kedua, Demokrat sudah tidak mungkin membentuk poros ketiga. Meski berkoalisi dengan PAN. Sebab, syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional tidak terpenuhi.

(mdk/fik)