Deretan Catatan Kritis Imparsial soal Debat Capres

Kedua kandidat tidak membahas persoalan aktual di bidang hukum dan HAM. Konsekuensinya, tidak ada solusi dan jalan keluar dari persoalan HAM masa lalu.

2019-01-18 13:24:41

Debat capres dan cawapres 2019 perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, semalam. Tema yang diangkat yakni Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Sebelum debat dimulai, isu yang dimunculkan adalah penuntasan kasus HAM masa lalu, termasuk penculikan aktivis dan mahasiswa. Namun kenyataannya, materi mengenai penuntasan kasus HAM masa lalu justru tidak muncul di ruang debat.

Direktur Imparsial Al Araf mengkritisi debat capres perdana. Dia menyayangkan kedua kandidat justru lebih fokus membahas ke ekonomi. Eksplorasi terhadap isu hukum dan HAM dalam debat tidak terlalu dalam. Kedua kandidat tidak membahas persoalan aktual di bidang hukum dan HAM. Konsekuensinya, tidak ada solusi dan jalan keluar dari persoalan HAM masa lalu.

"Kedua kandidat tidak ada yang membicarakan bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah mau melalui jalan pengadilan atau mau melalui jalan rekonsiliasi. Padahal masalah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah masalah yang tidak kunjung tuntas diselesaikan hingga kini. Dan terus menjadi perhatian publik," ucap Al Araf kepada Liputan6.com, Jumat (18/1).

Meski demikian, lanjut dia, jika melihat visi-misi yang ada, pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih dalam, sistematis dan terukur mengeksplorasi masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme. "Ketimbang pasangan Prabowo yang terlihat normatif," jelas Al Araf.

Dia juga melihat, dalam debat kemarin, Ma'ruf Amin lebih dalam menjawab soal permasalahan terorisme. Bahkan memprioritaskan pencegahan.

"Sehingga di dalam debat ketika ada pertanyaan soal terorisme, jawaban Pak Ma'ruf Amin jauh lebih dalam dan siap untuk menjelaskan masalah terorisme, dengan menjelaskan akar masalah terorisme, dan memprioritaskan masalah pencegahan kedepannya. Sementara pasangan Pak Prabowo lebih terlihat konspiratif dalam menjawab masalah akar masalah terorisme, meski memberi solusi pencegahan dalam pandangannya," jelasnya.

Dia memberi catatan, kedua kandidat minim menyampaikan data sebagai basis perdebatnya. Padahal itu menjadi kunci kemenangan dan ditunggu publik. Dia mencontohkan ketika Jokowi ditanya masalah disabilitas. Seharusnya sebagai petahana, Jokowi tidak hanya menjelaskan tentang keluarnya Undang-undang di tahun 2016 tapi juga membeberkan peraturan pemerintah sebagai capaian positif.

"Sedangkan pasangan Pak Prabowo juga, tidak berani mengangkat data yang valid. Semisal masalah teror terhadap pimpinan KPK dan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi," lanjutnya.

Dia juga melihat Jokowi lebih siap menyampaikan pertanyaan dibanding Prabowo. Dengan membuat pertanyaan yang memberi gambaran inkonsistensi Prabowo. Semisal dalam pemberantasan korupsi. Jokowi menanyakan komitmen Prabowo tapi di satu sisi calegnya banyak mantan koruptor.

Sebaliknya, pasangan Prabowo-Sandiaga tidak melakukan itu, dalam merumuskan pertanyaannya. "Padahal dia bisa bertanya masalah konflik dan kekerasan di Papua yang tidak selesai. Bahkan ada teror padahal pembangunan ekonomi sudah diberikan ke Papua," ucapnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Baca juga:
Respons Ganjar soal Prabowo Sebut Wilayah Jateng Lebih Luas dari Malaysia
Prabowo Sebut Tax Ratio RI Di Bawah 10 Persen, Ini Faktanya
Jokowi Tanya Soal Perempuan & Korupsi Ingin Tahu Konsistensi Kepemimpinan Prabowo
Prabowo Hendak Naikan Tax Ratio, eks Bupati Bilang 'Hanya Membebani Rakyat'
Pengamat soal Janji Prabowo Naikkan Gaji PNS: Itu Hal yang Tak Mudah
Prabowo Klaim Caleg Perempuan Gerindra Terbanyak, PSI Bantah dengan Data KPU

(mdk/noe)