Di Kongres Bali, PDIP harus ingatkan Jokowi soal Nawa Cita

Dinginnya hubungan PDIP dan Jokowi salah satunya dikarenakan Trisakti dan Nawa Cita tidak diimplementasikan Jokowi.

PDI Perjuangan perlu mengingatkan Presiden Joko Widodo soal komitmennya untuk menjalankan sembilan agenda prioritas pemerintahan yang termaktub dalam Nawa Cita. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, menilai hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi yang dingin dan tidak harmonis kurang lebih enam bulan berjalannya pemerintahan salah satunya karena Trisakti dan Nawa Cita tidak implementatif pada berbagai program dan visi politik pemerintahan.

Hal itu bahkan tidak tercermin dari perencanaan pembangunan dan program yang dibuat dalam RPJMN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Karakteristik pemerintahan yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkebudayaan Indonesia tidak lagi menjadi roh dari pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan publik juga merasa bahwa sejumlah janji yang diucapkan presiden saat kampanye juga tidak kelihatan terealisasi sepanjang enam bulan ini," kata Muradi seperti dilansir Antara, Rabu (8/4).

Menurut dia, kegundahan publik harus ditangkap, dipahami dan direspon oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah untuk sesegera mungkin mengingatkan Jokowi yang merupakan kader partai untuk kembali ke Trisakti dan Nawa Cita.

"Ini menjadi kewajiban bagi PDI Perjuangan untuk menegaskan bahwa Trisakti dan Nawa Cita dipraktikkan dalam pemerintahan Jokowi. Karenanya Trisakti dan Nawa Cita harus menjadi agenda prioritas dalam Kongres IV PDI Perjuangan mendatang untuk dibahas," ujarnya.

Ia menjelaskan ada tiga penegasan mengapa Trisakti dan Nawa Cita harus dijadikan agenda prioritas. Pertama, Penegasan Trisakti dan Nawa Cita untuk implementatif pada pemerintahan Jokowi akan memberikan efek positif bagi partai. Salah satunya adalah warna dan karakteristik pemerintahan Jokowi akan seirama dengan ideologi PDI Perjuangan.

"Publik merasakan perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya pada program dan kebijakan yang dibuat," katanya.

Kedua, PDI Perjuangan juga akan merasa menjadi bagian terintegral dengan pemerintahan Jokowi karena program dan kebijakan yang dibuat mencerminkan ideologi dari partai moncong putih tersebut. Ada perasaan bertanggung jawab atas semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi, sehingga secara prinsip partai ikut terlibat dinamika yang ada, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen.

"Ketiga, mengaplikasikan Trisakti dan Nawa Cita dalam pemerintahan Jokowi adalah bagian dari pembangunan pondasi bagi upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari setiap kebijakan dan program yang dibuat pemerintahan Jokowi."

Menurutnya, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap janji dan program yang dibuat harus sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Menjadi kewajiban bagi PDI Perjuangan untuk memastikan dan menegaskan dalam Kongres-nya agar Trisakti dan Nawa Cita dapat terimplementasikan dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Jokowi sebagai kader dan petugas partai. Tidak lagi sekedar jargon dan mantra politik tanpa makna, yang mana dipraktikkan selama setengah tahun pemerintahan Jokowi berjalan," paparnya.

Baca juga:
'PDIP sudah selesai soal kepemimpinan'
Kongres PDIP, 10 ribu orang diperkirakan masuk Bali mulai hari ini
Isu calon ketum selain Mega dinilai upaya memecah PDIP
Puan sebut Megawati jabat ketum lagi sesuai hasil Rakernas PDIP
Puan: Insya Allah Jokowi datang di Kongres PDIP
Jokowi punya kepentingan strategis di Kongres PDIP
Ini isi pembicaraan Puan saat semobil dengan Jokowi ke DPR