Dianggap gratifikasi oleh KPK, Golkar akan hapus mahar Rp 1 M
KPK akan mengawasi Munaslub ini dari praktik gratifikasi.
Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar 2016 Lawrence Siburian, menemui pimpinan KPK guna membicarakan mahar Rp 1 miliar bagi para calon ketua umum Golkar yang akan berkompetisi di Munaslub.
Dia menyebut, karena calon ketua umum Golkar yang akan dipilih itu beberapa di antaranya adalah penyelenggara negara, dan yang menerima juga bisa saja pejabat negara, maka mahar semacam itu dilarang oleh KPK karena terindikasi sebagai gratifikasi.
"Itu masuk dalam gratifikasi. Karena itu, dilarang memberikan sumbangan Rp 1 miliar di dalam Munaslub ini," ujar Lawrence di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/5).
Untuk itu, Lawrence menegaskan bahwa ketentuan mengenai mahar Rp 1 miliar bagi para caketum Golkar itu akan dibatalkan.
"Iya dibatalkan, dan KPK akan membantu kita sepenuhnya manakala kita datang ke KPK untuk meminta tolong, berkonsultasi atau monitoring," ujarnya.
Lawrence mengaku, pihaknya sebagai komite etik akan segera meneruskan hal ini kepada pimpinan Golkar, yang nantinya akan diteruskan lagi kepada pihak panitia penyelenggara Munaslub.
Selain itu, walaupun KPK tidak memiliki wewenang untuk mengawasi parpol dalam melakukan money politics, ujar Lawrence, tapi karena beberapa calon ketua umumnya adalah pejabat penyelenggara negara, maka KPK akan mengawasi Munaslub ini dari praktik gratifikasi.
"Kami komite etik akan menyampaikan kepada pimpinan Golkar, dan tentu pimpinan Golkar akan menyampaikan lagi kepada panitia penyelenggara munaslub mengenai hasil konsultasi komite etik dengan pimpinan KPK ini," ujar Lawrence.
"KPK mengingatkan agar penyelenggara negara di pusat dan daerah itu berhati-hati, karena ada ketentuan gratifikasi yang melarang untuk memberikan sumbangan yang melampaui batas ketentuan yang ada," pungkasnya.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Dimana DPD I Golkar Provinsi Riau menunjukkan penolakannya terhadap seruan Munaslub? Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar menegaskan partai berlambang pohon beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024.
-
Apa itu Golok Sulangkar? Untuk golok berbahan pijakan kuda serta bekas ranjang tua ini dinamakan golok Sulangkar.
-
Kenapa Golok Sulangkar dianggap sakral? Bagi masyarakat Banten, golok Sulangkar menjadi senjata tradisional yang sakral. Ini terkait bahan bakunya yang menggunakan besi tua yang disinyalir tetap hidup saat dijadikan bahan golok.
Baca juga:
Ditemani pengkritik Ahok, Indra Bambang Utoyo daftar caketum Golkar
Daftar caketum Golkar, Akom sebut sudah dukung Jokowi sejak awal
Sinyal JK restui Akom dan minta setoran Munaslub Golkar tak mahal
JK sebut Munas Golkar bakal lebih baik dari Muktamar PPP
Nyalon Golkar, Aziz Syamsuddin klaim didukung kader di 34 provinsi