Dibacakan di paripurna, DPR ajukan anggaran Rp 7,7 T, salah satunya gedung baru
Terkait pembangunan gedung baru ini, DPR sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hasilnya, tambah Anton, Gedung DPR memang harus direnovasi. "Harus. Apa layak ini Gedung DPR. Apa layak kantor DPR gini? Coba."
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2019 sebesar Rp 7,7 triliun. Pengajuan anggaran itu dibacakan dalam Sidang Paripurna, Selasa (10/4).
"Itu kan anggaran yang kita ajukan Rp 7,7 triliun lebih. Tapi yang paling banyak itu adalah satuan kerja kesekjenan," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anton Sihombing, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Anggaran ini, kata dia, digunakan untuk beberapa hal tambahan. Mulai dari untuk alun-alun demokrasi, gedung baru DPR, dan penambahan akomodasi 15 anggota DPR.
"Tetapi itu tetap harus kita anggarkan. Di samping itu juga anggaran alun-alun. Di samping itu juga anggaran untuk penambahan akomodasi anggota DPR 15 orang dan lain sebagainya. Dan ini kan 2019 ada juga untuk anggaran anggota DPR yang baru untuk periode 2019-2024," ungkapnya.
Menurut Anton, penambahan dana untuk gedung memang sudah harus dilakukan. Karena, Gedung DPR sekarang ini sangat tidak layak.
"Harus. Apa layak ini Gedung DPR. Apa layak kantor DPR gini? Coba. Coba kalian ke luar negeri, lihat dulu kantor DPR di luar negeri. Smooth, tentram, di sini semua orang ngerokok," lanjutnya.
"Makanya nanti mau saya bikin, parkir. Jadi parkir itu nanti ada penerimaan negara bukan pajak. Saya juga masuk ke kantor Dephub ga bisa, harus pake chip. Walaupun itu mau ketemu sama menteri. Ini DPR juga akan kita gituin," ujarnya.
Terkait pembangunan gedung baru ini, DPR sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hasilnya, tambah Anton, Gedung DPR memang harus direnovasi.
"Saya melihat gedung ini udah engga layak lagi. Kalau enggak dikasih bangun gedung itu udah enggak bener," ucapnya.
Meski ada kenaikan anggaran sebesar Rp 500 miliar dari jumlah yang diajukan tahun lalu yakni Rp 7,2 triliun, Anton menegaskan tidak akan ada kenaikan gaji untuk para anggota DPR. Hal itu, lanjutnya, tidak diajukan dalam anggaran kali ini.
"Enggak ada (naik gaji) tapi yang saya tau DPRD DKI lebih banyak daripada DPR RI," tandasnya.
Anggaran Rp 7,7 triliun itu, sudah disepakati dalam Sidang Paripurna. Tahap selanjutnya DPR akan mengajukan ke pemerintah untuk dibahas secara bersama-sama.
Baca juga:
Kementerian PUPR segera selesaikan analisis gedung baru DPR
PKS tegaskan tidak setuju pembangunan gedung baru DPR
Agus Hermanto ngotot dana Rp 601 M untuk konsultan gedung baru DPR
Saat pimpinan DPR saling bantah biaya konsultan gedung baru Rp 601 M
Pimpinan DPR: Anggaran Rp 601 M buat gedung baru itu domain pemerintah
Fahri Hamzah bantah anggaran Rp 601 miliar hanya untuk perencanaan
DPR serahkan pembangunan gedung baru ke KemenPUPR