Dicopot Dari Pengurus, Kader Golkar Maluku & Cirebon Mengadu ke Bamsoet
"Jadi nanti ada raja Dedi Mulyadi, nanti ada raja Airlangga. Nanti di setiap daerah ada. Jadi seenaknya saja mekanisme ini, terserah mereka. Tidak ada," sambungnya.
Ketua DPD tingkat II Golkar Maluku dan Cirebon menemui Wakorbid Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7). Dalam pertemuan itu, mereka menceritakan kasus penonaktifan 10 Ketua DPD II Golkar Maluku oleh DPD I Maluku karena mendukung Bamsoet maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Salah satu mantan Ketua DPD II Maluku, Ramli Umasugi, mengungkap, alasannya dinonaktifkan dari pengurus DPD. Kata dia, semua itu karena perolehan kursi Golkar ditempatnya menurun.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Nah kalau itu yang dipermasalahkan kita justru mempermasalahkan seharusnya yang lakukan adalah DPP dulu. Karena secara nasional kursi perolehan suara Partai Golkar kan juga turun. Itu mesti dipertanyakan," kata Ramli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Lanjutnya, proses penonaktifan melalui rapat juga tidak dilakukan oleh Ketua DPD I Maluku. Keputusan penonaktifan diambil oleh Wakil Ketua DPD I.
"Ya itu baru diputuskan dalam rapat pleno dan kita pun belum ditembusi surat keputusan hasil rapat pleno. Karena dalam rapat pleno juga terjadi dualisme cuma dengan sifat arogan pimpinan rapat telah memutuskan itu," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD II Cirebon Toto Sunanto menilai, alasan penonaktifannya terkesan dibuat-buat. Dia juga merasa dipaksa untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto selama dua periode.
"Pada saat undangan halal bihalal di Jawa Barat, disuruh bawa cap, kemudian kami semua yang datang untuk mendukung Airlangga. Mekanisme-mekanisme ini yang saya kira sudah hilang. Kalau cara-cara seperti ini dibuat saja kerajaan," ujar Toto.
"Jadi nanti ada raja Dedi Mulyadi, nanti ada raja Airlangga. Nanti di setiap daerah ada. Jadi seenaknya saja mekanisme ini, terserah mereka. Tidak ada," sambungnya.
Dia juga membantah telah alasan penonaktifan karena menggunakan dana partai. Toto menegaskan selama ini ia selalu melaporkan keuangan dengan baik.
"Ya kan harusnya diverifikasi dulu. Kalau menggunakan dana anggaran partai ya diverifikasi," ungkapnya.
Meski begitu, baik Toto dan Ramli menegaskan tidak akan menarik dukungannya untuk Bamsoet. "Dari awal saya sudah katakan kalau saya orang konsisten. Saya mendukung apapun risikonya," ucap Toto.
Pengaduan itu langsung direspons Bamsoet. Dia mengaku akan bertanggung jawab atas penonaktifan para anggota DPD yang mendukungnya. Saat terpilih Bamsoet juga akan memulihkan posisi mereka.
"Saya hanya membesarkan hati mereka, tidak perlu takut. Karena kami juga pernah merasakan, tokoh-tokoh ini pernah merasakan, melewati masa-masa dipecat, dan rezim berganti, dipulihkan kembali keanggotaannya, bahkan menduduki kembali posisi-posisi penting. Maka kita yakin kita akan berhasil, ayo kita bersama-samalah," tegas Bamsoet.
Baca juga:
Pencopotan 10 Ketua DPD II Golkar Maluku Diprediksi Buat Bamsoet Makin Kuat
PDIP Gugat Penambahan Suara Golkar di Musi Banyuasin ke MK
Bamsoet Dukung Dito Ariotedjo Jadi Menteri Jokowi
Golkar Diingatkan Tak Boleh Intimidasi Kader yang Beda Pilihan
Golkar Tegaskan Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Tak Terkait Munas
DPP Golkar Minta Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Tidak Dikaitkan dengan Munas
Jokowi: Munas Urusan Partai, Saya Bukan Ketua Partai