Djan Faridz: Pak JK diam aja sih? Islahkan saya dengan Menkum HAM
"Saya sangat mengharapkan uluran tangan beliau (JK) untuk mengislahkan saya dengan Menkum HAM," ujar Djan.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengaku iri dengan Partai Golkar yang mendapat bantuan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk islah. Djan berharap JK juga mau menyelesaikan konflik di internal partainya.
"Saya sangat mengharapkan Pak JK tidak hanya turun di Golkar jadi saya mengharapkan beliau turun di PPP," kata Djan di gedung KPK, Jakarta, Senin (1/6).
Tak tanggung-tanggung, Djan meminta JK untuk menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly tidak melakukan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pihaknya.
"Kok pak JK diam aja sih? Ayo dong islahkan saya dengan Menkum HAM. Supaya Menkum HAM saya bisa berdamai, saya sangat mengharapkan uluran tangan beliau untuk mengislahkan saya dengan Menkum HAM," ujarnya.
Disinggung kenapa ingin islah dengan Menkum HAM dan bukan dengan pihak seterunya, Romahurmuziy (Romi), Djan mengatakan, Romi tidak memiliki kaitan dengan konflik partai berlambang kabah tersebut.
"Loh saya kan ributnya sama pak Menkum HAM, yang masuk di pengadilan kan saya sama beliau bukan Romi. Romi itu oknum," jelasnya.
Guna memuluskan keinginannya, Djan mengungkapkan dalam waktu dekat akan menemui JK guna menyampaikan permohonannya.
"Saya (nanti) baru memohon kepada beliau (Jusuf Kalla). Saya cuman berharap mudah-mudahan Pak Menkumham mau ngalah dan mencabut bandingnya. Kita tunggu Pak JK, doain ya biar islah," tandasnya.
Baca juga:
JK siap damaikan PPP dan Menkum HAM
Juni, PPP kubu Djan Faridz dan Romi bahas islah di Rapimnas
Megawati sebut gerakan deparpolisasi landa partai politik
Akibat kisruh kepengurusan, PPP & Golkar tak dapat jatah dana parpol
Djan Faridz sebut PPP tidak ada rencana buat islah
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.