Dorong PT 0 Persen, Demokrat Tegaskan Bukan Karena Ingin Usung AHY Jadi Capres
Demokrat menegaskan ingin hapus ambang batas capres bukan karena berniat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.
Demokrat menegaskan ingin hapus ambang batas capres bukan karena berniat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho mengatakan, pihaknya ingin presidential threshold (PT) nol persen untuk menjamin hak konstitusional rakyat.
-
Kapan AHY mulai bertugas sebagai ketua partai Demokrat? Sebelum bertugas sebagai ketua partai Demokrat di tahun 2016, AHY sempat menduduki pangkat Mayor.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana AHY memimpin rapat? Gagah dan Berkharisma, Ini Sederet Potret AHY Memimpin Rapat Sebagai Menteri ATR/BPN
-
Bagaimana AHY mulai bermimpi menjadi prajurit TNI? Mimpi untuk menjadi prajurit TNI mulai AHY rintis sejak bersekolah di SMA Taruna Nusantara.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," kata Irwan kepada wartawan di kompleks parlemen, di Jakarta, Jumat (29/1).
Dia mengaku, usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, sebagai cerminan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.
"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya,” ujar anggota Komisi V DPR RI itu.
Dengan alasan itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tak hanya sekadar angka-angka saja. Tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.
"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," terangnya.
"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," pungkas dia.
Sebelumnya, Partai Demokrat menolak ambang batas parlemen di angka 5 persen. Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ini juga tidak ingin ada angka ambang batas presiden atau 0 persen.
"Sebaiknya (ambang batas parlemen) 4 persen saja dan presidential treshold 0 persen," kata Ketua BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Baca juga:
PKS Setuju Pilkada Digelar 2022 dan 2023
Kemendagri: Pilkada Dilaksanakan 2024, Konsisten Sesuai UU Pilkada
Gelora Setuju Pilkada Digelar Serentak dengan Pemilu 2024
Alasan PDIP Ngotot Pilkada Digelar Serentak 2024
RUU Pemilu: Begini Peta Dukungan Partai di DPR
Komisi II Sebut RUU Pemilu Bisa Tak Dilanjutkan Kalau Masih Ada Fraksi Menolak