DPD Golkar Jabar akan sampaikan penolakan Ridwan Kamil di Rapimnas
DPD Golkar Jabar akan sampaikan penolakan Ridwan Kamil di Rapimnas. Rapimnas Golkar akan digelar 18 Desember di Hotel Sultan, Jakarta. Rencananya, Rapimnas akan mengukuhkan keputusan pleno dengan menunjuk Airlangga Hartarto jadi ketum Golkar gantikan Setya Novanto.
Pengurus DPD Golkar Jabar menolak rekomendasi dukungan terhadap Ridwan Kamil. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang digelar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (15/12).
Sekretaris DPD Golkar Jabar, Ade Barkah mengungkapkan, hasil rapat pleno itu akan dismpaikan pada Rapimnas Golkar di Jakarta pada Senin (18/12).
"Sekarang sedang dibuat surat (keputusannya), senin akan kita sampaikan, dan tadi sudah disepakati oleh semua pengurus, bahwa hasilnya mengikat, artinya tidak bisa ditawar-tawar lagi," ucap Ade saat ditemui usai rapat.
Rapimnas Golkar akan digelar 18 Desember di Hotel Sultan, Jakarta. Rencananya, Rapimnas akan mengukuhkan keputusan pleno dengan menunjuk Airlangga Hartarto jadi ketum Golkar gantikan Setya Novanto.
Ia menyebut, alasan permintaan pencabutan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien karena para kader Golkar di daerah melakukan penolakan, meski pihaknya sudah melakukan sosialisasi sesuai arahan DPP.
Ade menegaskan, keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai mekanisme partai. Salah satu indikatornya adalah keputusan rapimda di Karawang yang sudah memutuskan memilih Dedi Mulyadi.
"Pokoknya pleno tadi bersikap bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPP kami tolak, kami tolak, kami kembalikan. Kami meminta DPP untuk mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan kader partai di daerah," ucapnya.
Alasan lain tuntutan pencabutan dukungan pun diperburuk dengan sikap Ridwan Kamil yang tidak menunjukan itikad baik untuk berkomunikasi serta menemui pengurua DPD Golkar Jabar.
"Setelah mendapat rekomendasi, tapi pengantinnya (Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien) tidak ada yang datang, dua-duanya tidak sowan," ucapnya.
Pengurus Golkar Jabar yang menghadiri rapat pleno optimiatis tuntutan mereka akan direalisaaikan oleh pengurus DPP. Dengan demikian, Ia mengakui jika besar kemungkinan Ridwan akan ditinggalkan.
"Ya seperti nya begitu, 91 persen (ditinggalkan)," pungkasnya.
Baca juga:
Airlangga jadi Ketum Golkar, Dedi Mulyadi disebut punya kans di Pilgub Jabar
Ini harapan Dedi Mulyadi kepada Ketum Golkar baru
Pekan depan, Ridwan Kamil pastikan pilih satu dari 6 kandidat Cawagub Jabar
Kekhawatiran Emil dan upaya terakhir Dedi setelah ketum Golkar berganti
PAN pertimbangkan ikut Gerindra usung Sudrajat di Pilgub Jabar
Survei eLSID soal cawagub Ridwan Kamil: Jagoan parpol keok dari Aa Gym
Airlangga jadi ketum Golkar, Ridwan Kamil harap rekomendasi cagub tak berubah
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Kenapa PKB ingin membentuk poros yang berbeda dari Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Ia mengatakan bahwa perbedaan poros sangat dibutuhkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini agar publik memiliki banyak pilihan."Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya," ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6)