DPD Golkar masih trauma dengan Nurdin Halid saat jadi ketua SC Munas

Netralitas Nurdin Halid sebagai ketua SC Munas Golkar dipertanyakan.

Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menilai, ditunjuknya Nurdin Halid sebagai steering committee (SC) telah menimbulkan pertanyaan dari para pengurus di DPD I dan II. Firman memahami bahwa sebagian DPD mempertanyakan netralitas Nurdin sebagai Ketua SC di Munas Partai Golkar mendatang lantaran 'trauma' saat Munas Bali pada 2014 lalu.

"Ini kan teman-teman khawatir akan menimbulkan traumatik dari teman-teman jangan sampai Pak Nurdin ini membuat skenario-skenario seperti di Munas Bali. Akhirnya demokratisasi tidak tercapai," kata Firman di DPR, Selasa (1/3).

Firman menambahkan, Nurdin Halid harus menjawab tantangan tersebut supaya bersikap netral dan tidak mengarahkan proses Munas mendatang dengan tidak melakukan intervensi di dalamnya.

"Tentu tugas kita harus mengawal siapapun ketua SC atau OC, harapan kami agar tetap netral dan demokratis. Pak Nurdin sendiri sudah menyampaikan akan melakukan munas yang transparan, demokratis dan netral ini tentu harus kita buktikan," jelas dia.

Sebelumnya rapat harian Golkar pada Selasa (23/2) mengusulkan Theo L Sambuaga sebagai Ketua Penyelenggara Munas dan Zainuddin Amali sebagai Ketua OC, dan Nurdin Halid sebagai SC.

Sekjen Partai Golkar Hasil Munas Ancol, Zainuddin Amali sebelumnya juga mengatakan, mayoritas kader merasa keberatan dan terjadi pertentangan sebagai sebuah masukkan.

"Bila Pak Nurdin menjadi Ketua SC di Munas nanti dapat menjadi polemik. Maka dalam rapat mempentukan panitia Munas harus netral, supaya pelaksanaannyya lebih seusai," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/2).

Amali yang juga ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC) itu menyatakan, para peserta rapat menuding Nurdin Halid akan berpihak pada salah satu calon ketua umum dalam Munas nanti.