DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Menjaga Kondusivitas Ekonomi di Masa Covid-19
Agus menuturkan, selama pandemi Covid-19, neraca transaksi berjalan tetap positif dengan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga yang relatif stabil.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Ekonomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Eko Nugroho mengatakan percepatan program vaksinasi Covid-19 akan menjadi jalan utama menuju pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Agus menuturkan, selama pandemi Covid-19, neraca transaksi berjalan tetap positif dengan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga yang relatif stabil.
Meski begitu, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun tetap mengingatkan pemerintah juga harus berhati-hati dalam menjaga kondusivitas ekonomi di masa pandemi covid-19.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
"Kami di Komisi XI DPR selalu mengingatkan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kondusivitas ekonomi yang sedang dalam tahap pemulihan setelah mengalami konstraksi yang dalam karena pandemi Covid-19," ujar Misbakhun saat menghadiri acara tasyakuran dan peresmian integrity cafe ‘Warung Kerjo’ di KPP Pratama Pasuruan, Jumat (24/12).
Sementara itu, politikus Partai Golkar ini mengapresiasi KPP Pratama Pasuruan yang mengklaim mencapai target penerimaan sebesar Rp 1.198.072.275 atau hampir Rp 1,2 trilun per 24 Desember 2021 di tengah pandemi. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menilai keberhasilan KPP Pratama Pasuruan mencapai target pajak pada masa pandemi Covid-19 merupakan prestasi luar biasa.
Misbakhun pun meyakini KPP Pratama Pasuruan masih bisa menambah penerimaan dari sektor perpajakan. "Masih ada enam hari kerja yang tersisa pada akhir 2021 ini," ucapnya.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada jajaran KPP Pratama Pasuruan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan penghargaan untuk KPP Pratama Pasuruan bisa berupa pemberian insentif prestasi kerja (IPK).
"Salah satu reward itu bisa berupa realisasi pemberian IPK," kata Misbakhun.
Baca juga:
DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Menjaga Kondusivitas Ekonomi di Masa Covid-19
Sambangi Dapil, Misbakhun Ajak Konstituen Sukseskan Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi
Percepat Pemulihan Ekonomi, Anggota DPR Dorong Pelaku Pariwisata Manfaatkan QRIS
Golkar Bicara Syarat Koalisi 2024: Tokoh Punya Daya Ikat, Parpol Punya Daya Tarik
DPR Apresiasi MK Koreksi Pasal Impunitas Pejabat Negara dalam Perppu Corona