DPR Minta Polri Transparan Usut Polemik Sumbangan Rp2 T Keluarga Akidi Tio
Didik Mukrianto juga meminta polisi harus segera mengusut tuntas jika ada dugaan tindak pidana oleh keluarga Akidi Tio yang menjanjikan bantuan tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri bertindak transparan, terukur, profesional, dan akuntabel dalam menangani kasus dugaan sumbangan fiktif senilai Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Didik Mukrianto juga meminta polisi harus segera mengusut tuntas jika ada dugaan tindak pidana oleh keluarga Akidi Tio yang menjanjikan bantuan tersebut.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Apa yang diminta oleh Komisi III DPR kepada kepolisian terkait kematian Afif Maulana? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
"Karena bagaimanapun juga muncul dugaan adanya upaya untuk melibatkan kepolisian meskipun secara tidak langsung terhadap sebuah kepentingan tertentu oleh pemberi komitmen," kata Didik saat dikonfirmasi di Jakarta dilansir Antara, Rabu (4/8).
Ia menilai kasus tersebut menyangkut persoalan integritas dan kredibilitas institusional Polri dan juga terkait dengan governance dan akuntabilitas seorang aparat dan pejabat.
Oleh karena itu, menurut dia, kasus tersebut harus ditangani secara tepat dan proporsional serta jangan sampai institusi kepolisian ditarik-tarik secara tidak langsung dalam kepentingan tertentu, apalagi kepentingan praktis dan merugikan orang lain.
"Saya sangat prihatin dan cukup kaget mendengar adanya dugaan tindak kebohongan atau tidak dapat direalisasikannya bantuan COVID-19 yang nilainya hingga Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio yang seremonialnya konon diterima Kapolda Sumatera Selatan dan disaksikan Gubernur Sumsel," ujarnya.
Didik menilai kasus tersebut cukup memprihatinkan dan disayangkan karena informasi bantuan tersebut tidak dilakukan pendalaman serta penelaahan.
Politikus Partai Demokrat tersebut juga menyesalkan karena informasi bantuan tersebut tidak dipastikan dahulu akurasi dan kebenarannya sebelum diterima secara resmi serta diumumkan kepada kalayak ramai.
"Seolah-olah disikapi terlalu terburu-buru, terlalu emosional, dan tidak hati-hati, padahal secara logika sumbangan Rp2 triliun tersebut adalah jumlah yang sangat besar. Tidak heran jika masyarakat meragukan governance dan akuntabilitas penyikapan penerimaan komitmen bantuan tersebut," katanya.
Atas kejadian tersebut, dia menyarankan agar para pejabat harus mengambil pembelajaran besar untuk lebih hati-hati dalam menyikapi hal-hal serupa.
Menurut dia, jangan sampai masyarakat menilai karena kurang kehati-hatian dan kurang tepat dalam menganalisis serta kurang akurasinya dalam mendalami sebuah informasi, akhirnya mudah diperdaya.
Baca juga:
Berkaca dari Kasus Keluarga Akidi Tio, PPATK Minta Sumbangan Tak Langsung Diumumkan
PPATK akan Laporkan Hasil Pemeriksaan Rp2 T Akidi Tio ke Kapolri
Temuan PPATK: Tidak Ada Rp2 Triliun di Bilyet Giro Keluarga Akidi Tio
VIDEO: Terungkap Saldo di Rekening Tabungan Anak Akidi Tio, Sampai Rp 2 Triliun?
VIDEO: Mau Diperiksa Polisi, Anak Akidi Tio Alami Sesak Napas di Rumah