DPR Minta Prabowo Transparan Jelaskan Pembelian Alutsista Rp1.750 Triliun

Politikus PDIP ini mengungkapkan, Prabowo perlu menjelaskan mekanisme pembiayaan. Sebab disebutkan pembiayaan 25 tahun menjadi 2,5 tahun.

2021-06-02 10:54:12

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon berharap keterbukaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dia menuturkan, sampai hari ini anggota dewan belum mendapatkan penjelasan.

"Kita berpikir positif lah. Ya gimana pun ini saya melihat terobosan dari Menhan mengatasi kebuntuan dalam moderenisasi TNI. Tapi di lain sisi kita perlu keterbukaan, akuntabel, dan semuanya harus terpapar dengan baik," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/6).

Politikus PDIP ini mengungkapkan, Prabowo perlu menjelaskan mekanisme pembiayaan. Sebab disebutkan pembiayaan 25 tahun menjadi 2,5 tahun.

"Nah mekanisme ini yang ingin kita dengar, bagaimana sumber pembiayaan, ada siapa lendernya, apakah ini IMF apalah world bank, nah itu yang perlu dijelaskan oleh beliau," jelasnya.

Dasar hukum pembelian alutsista melalui Perpres juga perlu dipertanyakan. Sebab sistem pembentukannya hanya segelintir yang tahu. Juga PT TMI yang ditunjuk sebagai vendor perlu diklarifikasi apakah berafiliasi dengan partai tertentu.

"Saya tanya kenapa dalam bentuknya Perpres. Itu kan mekanisme Musrenbang di tni itu sudah baku itu untuk suatu Renstra itu. Tapi ini kok top down. Hanya segelintir saja yang tahu, hanya partai tertentu saja yang tahu. Apakah PT ini berafiliasi pada partai tertentu, ya kita akan tanya nanti. Saya ga mungkin jawab di sini, beliau yang jawab lah," tutup Effendi.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada negara asing. Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat, Sabtu (29/5).

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, duit yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Tetapi dalam peraturan tersebut, dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden diundangkan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menyatakan jumlah pinjaman luar negeri pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan rahasia negara. Namun dia membantah nominal Rp 1,7 kuadriliun yang sempat muncul ke publik.

"Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Rodon saat dikonfirmasi, Minggu (30/5).

Baca juga:
Komisi I DPR dan Menhan Rapat Tertutup Soal Anggaran Alutsista Rp1.750 Triliun
Raker di DPR, Menhan Prabowo Jelaskan Rencana Pembelian Alutsista TNI Rp1.750 T
Depan Panglima Kodam, Jenderal TNI Andika Marah Ada Iuran di Lembaga Pendidikan
PT TMI: Tak Ada Satupun Kontrak dari Kemhan untuk Pengadaan Alpalhankam
Gerindra Ungkap Peran PT TMI dalam Mega Proyek Alutsista Kemenhan

(mdk/fik)