Persoalkan Kotak Suara Kardus, Gerindra Dinilai PDIP Mulai Mempersiapkan Alasan Kalah
PDIP sempat menolak hal tersebut. Namun, karena menekankan efisiensi tanpa mengurangi esensi maka inovasi tersebut didukung.
Inovasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kotak suara kardus, menjadi polemik kubu Prabowo-Sandiaga. Kubu pasangan calon nomor urut 02 itu, merasa rentan dengan keamanan kotak tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan, heran dengan sikap Gerindra tersebut. Sebab, menurut Hasto, keputusan KPU ini sudah dibahas bersama di DPR dan disepakati seluruh fraksi .
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Kenapa PDIP menang di pemilu 2019? Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.
-
Bagaimana PDIP bisa menang di pemilu 2019? PDIP berhasil meraih kemenangan yang signifikan dalam pemilu 2019 dan menjadi partai pemenang dengan persentase suara tertinggi, menunjukkan popularitas dan kepercayaan yang dimiliki oleh partai ini di mata masyarakat Indonesia.
-
Kenapa PDIP bisa menjadi partai pemenang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Dengan perolehan suara yang signifikan, PDIP memperoleh kekuatan politik yang kuat dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
"Kami agak heran, Gerindra ini bicara pemilu curang. Jadi rasanya mereka akan menyalahkan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin menang dan mereka mulai mempersiapkan alasan-alasan untuk kalah sejak dari sekarang," kata Hasto di Sumatera Utara, Minggu (16/12).
Dia menegaskan, parpol seharusnya belajar dari pengalaman Pemilu 2009. Di mana tidak boleh menggunakan KPU.
"Merekrut orang-orang KPU, dijadikan teras partai pun tidak boleh. Ya betul-betul berjalan fair," ungkap Hasto.
Karenanya, masih kata dia, harus memperbaiki SDM yang ada. Dan PDIP mempunyai komitmen untuk menciptakan Pemilu yang baik.
"Kita punya komitmen untuk membangun sistem demokrasi yang baik. KPU netral, Bawaslu netral, alat negara netral. Jangan seperti dulu, jangan seperti 2009 yang lalu," tukasnya.
Untuk itu, lanjut Hasto, kotak suara berbahan kedap air tak perlu diperdebatkan. PDIP meminta ketimbang mempersoalkan bahan kotak suara tersebut lebih baik mengurus saksi yang ikut mengawasi proses penghitungan suara di TPS.
"Yang penting saksi mengawasi di setiap TPS, itu bukti hukum. Sehingga dokumen C1 itu betul-betul dicermati bersama," kata Hasto di Asahan, Sumatera Utara, Minggu (16/12).
Dia menekankan, bagaimana mengawasi proses rekapitulasi nanti di TPS menjadi hal utama di hari H pencoblosan. "Rekapitulasi penggunaan kartu suara itu harus kita awasi bersama," ungkap Hasto
Dia mengatakan, dulu PDIP sempat menolak hal tersebut. Namun, karena menekankan efisiensi tanpa mengurangi esensi maka inovasi tersebut didukung.
"Dulu kami juga menolak yang sama. Tapi akhirnya kami melihat hal-hal tersebut (aspek biaya)," jelas Hasto.
Dia pun meminta, seharusnya mendukung setiap upaya menciptakan Pemilu yang adil. Bukan hal-hal yang lain.
"Kita dukung setiap upaya meningkatkan pemilu yang adil, dengan mengedepankan seluruh penyelenggara bertanggung jawab pemilu dengan kualitas yang baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pergantian kepada kotak suara dengan model berbahan karton kedap air. Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan, bahwa anggapan negatif berkembang di publik adalah salah. Kotak suara yang penampakannya hanya seperti kardus pada umumnya, dijelaskan memiliki daya tahan yang sama dengan model alumunium/seng.
"Ini menahan bobot berat badan saya (orang dewasa) saja kuat," kata Arief di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (15/12).
Arief juga menambahkan, jika hal ini tidak usah diributkan karena bukan hal baru dalam gelaran Pemilihan Umum. Jenis kotak suara kardus seperti ini, diketahui sudah digunakan dalam gelaran Pemilu sejak 2009 hingga Pilkada 2018.
"Ini sudah digunakan berkali-kali, dan relatif tidak ada laporan (kerusakan) dengan ini," tegas dia.
Namun penggunaan kotak suara berbahan kardus kedap air itu mendapat kritikan dari kubu Prabowo-Sandiaga. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono menilai bahan kardus tidak aman dan mudah dirusak.
"Ada beberapa yang agak aneh lah kayak kotak suara sebaiknya jangan kardus yang kemudian kuat dan tidak punya potensi rusak dan sebagainya disobek dan segala macam di gembok itu kan panduan standar keamanan dari kotak suara," ujar Ferry di Kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/12).
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kotak Suara Kardus Disetujui DPR, PPP Ajak Semua Pihak Tak Berburuk Sangka
Soal Kotak Suara Kardus, Politikus Gerindra Sebut 'Percuma Digembok'
Kritik KPU, Tim Prabowo Merasa Aneh Kotak Suara dari Kardus
Ini Contoh Kotak Suara Pemilu Serentak 2019
Gunakan kotak suara dari karton, KPU hemat Rp 663 miliar