Dulu Disayang, Politikus Ini Tersingkir dari Kepengurusan Elite Partai
Dari kepengurusan PKB, dua nama hilang dari daftar yakni eks eks Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy.
Beberapa partai politik melakukan perombakan kepengurusan. Dari perombakan ini, terdapat wajah lama 'menghilang'. Mereka tak lagi dipercaya menjadi pengurus partai.
Politikus yang dulu disayang, kini tersingkir dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Siapa saja mereka? Berikut ulasannya:
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja menggelar Muktamar di Bali. Muktamar itu sekaligus mengumumkan kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024.
Dari kepengurusan itu, dua nama hilang dari daftar yakni eks eks Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy. Lukman Edy mengaku bakal menjadi 'oposisi' di dalam PKB. Meski tidak menjadi pengurus, Lukman dan Karding tetap kader PKB. Lukman menuturkan bakal lebih banyak melakukan koreksi terhadap kebijakan partai dari luar struktur kepengurusan.
"Saya akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kebesaran PKB dari luar struktur DPP PKB. Saya akan melakukan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan partai," ujar Lukman kepada wartawan, Selasa (27/8).
Fahri Hamzah
Kemudian, ada Fahri Hamzah yang tak lagi dipercaya menjadi pengurusan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri dipecat dari PKS karena dinilai berlebihan membela Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'.
Fahri tak terima dengan keputusan itu lantaran alasan pemecatan dianggapnya tak jelas. "Ini ada chart-nya supaya ketahuan bagaimana orang atau pimpinan partai yang partai ini penuh dengan nuansa agama. Orangnya dianggap orang-orang baik tetapi ada absolute power. Absolute power ini kemudian menunggangi partai," kata Fahri di Kompleks Parlemen, beberapa waktu lalu.
Fahri melawan lewat hukum. Beberapa kali dalam persidangan, Fahri menang atas kasus yang diajukan hingga tingkat MA.
Maruarar Sirait
Nama lain yang juga hilang dari kepengurusan partai ialah politikus PDIP, Maruarar Sirait. Maruarar yang dulu menjabat di bidang pemuda dan olahraga, kini telah tersingkir.
Posisi itu diisi oleh Sukur Nababan. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu PDIP menggelar Kongres V di Bali. Dalam Kongres itu sekaligus mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Lalu setelah dipilih jadi ketum, Mega mengumumkan nama pengurus partai. Akan tetapi nama Maruarar Sirait hilang dari daftar pengurus DPP PDIP.
(mdk/has)