Emil ajak eks rival di Pilgub Jabar masuk majelis pertimbangan gubernur
"Itu adalah cara kami untuk merangkul semua yang mencintai Jabar, gagasannya juga bagus-bagus. Kami kan dipilih 32 persen, berarti ada 68 persen ada di kelompok mereka," kata Emil.
Ridwan Kamil akan merangkul rivalnya di Pilgub Jabar untuk masuk dalam Majelis pertimbangan Gubernur. Hal ini dilakukan untuk menyatukan seluruh elemen warga Jabar yang sempat berbeda pilihan dalam Pilkada.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (24/7/2018).
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa saja yang bertarung dalam Pilkada Jabar? Khusus di Jawa Barat diikuti empat pasangan calon (paslon) yang mendaftar di KPUD Jawa Barat.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Kenapa PKB ingin membentuk poros yang berbeda dari Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Ia mengatakan bahwa perbedaan poros sangat dibutuhkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini agar publik memiliki banyak pilihan."Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya," ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6)
"Itu adalah cara kami untuk merangkul semua yang mencintai Jabar, gagasannya juga bagus-bagus. Kami kan dipilih 32 persen, berarti ada 68 persen ada di kelompok mereka," katanya.
"Mudah-mudahan pak Syaikhu, Pak Sudrajat, Pak Hasanudin, Pak Anton, Pak Deddy Mizwar dan Pak Dedi Mulyadi berkenan bergabung memberikan pandangan sehingga Jabar ini dibangun oleh landasan persatuan yang kokoh," terangnya.
Menanggapi hal itu, Ahmad Syaikhu merasa terhormat. Majelis pertimbangan akan jadi ajang untuk memberikan masukan berharga pada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Ahmad Syaikhu akan meminta kepada Ridwan Kamil mendukung program pembentukan wirausahawan baru bertajuk Asyikpreneur sebagai bagian untuk mengentaskan kemiskinan di Jabar.
"Saya juga sampaikan ke Kang Emil ini program bagus kalau diamomodir oleh pemprov dan dimasukan dalam RPJMD maka percepatannya akan semakin cepat untuk mengentaskan kemiskinan," katanya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Emil akan melakukan sinkronisasi program kampanye untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemprov Jawa Barat sendiri sudah siap menyambut tim sinkronisasi yang akan ditunjuk oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan dalam rangka kesinambungan antara visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Ridwan Kamil.
"Gubernur terpilih akan memberikan kepercayaan pada tim sinkronisasi untuk melakukan komunikasi dengan kami," katanya saat dihubungi.
Menurutnya tim yang akan diketuai oleh Erry Riyana Hardjapamekas tersebut sudah sesuai hak dan kewenangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, Iwa memastikan menunggu tim 10 yang dibentuk diumumkan. "Kami selaku Ketua TAPD sangat menyambut apa yang menjadi harapan gubernur dan wakil gubernur terpilih," ujarnya.
Dia memastikan koordinasi tim sinkronisasi dengan Pemprov Jabar sudah memiliki dasar hukum yang kuat yakni Pemendagri no 38/2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2018 yang memungkinkan pembahasan mengakomodasi program prioritas serta visi misi kepala daerah terpilih.
"Atas dasar peraturan tersebut, komunikasi saya selaku ketua TAPD punya landasan hukum yang jelas," katanya.
Meski sinkronisasi akan banyak memfokuskan pada penyusunan anggaran 2019 yang akan memuat program kerja, juga penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Jabar 2019-2023, namun program jangka pendek pasangan terpilih untuk masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2018.
"Masih dimungkinkan, beberapa hal terkait visi misi khususnya program 100 hari gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk masuk. Sejauh ini bisa saya pastikan koordinasi sudah berjalan dengan baik," tuturnya.
Selain persoalan anggaran dan program, Pemprov Jabar juga kini mempersiapkan sejumlah kebutuhan yang diperlukan dalam pelantikan pasangan terpilih yang rencananya akan digelar 17 September mendatang.
"Seiring penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPU, kami juga mempersiapkan pelantikan. Tim sinkronisasi ini bekerja sampai gubernur dan wagub terpilih dilantik," pungkasnya.
Baca juga:
Bentuk Tim Sinkronisasi, Ridwan Kamil gandeng mantan pimpinan KPK
KPU tetapkan Ridwan Kamil-Uu sebagai pemenang Pilgub Jabar
Kalah di Pilkada jadi caleg kemudian
Ridwan Kamil ingin semua alun-alun kabupaten/kota se-Jabar keren seperti Bandung
100 Hari pertama pimpin Jabar, Ridwan Kamil prioritaskan pelayanan publik
Bawaslu audit sumbangan kampanye Pilgub Jabar, banyak sumber tak jelas