Fadli Zon bantah bahas revisi UU KPK di rapat Bamus
Fadli Zon bantah bahas revisi UU KPK di rapat Bamus. Sosialisasi revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Badan Keahlian DPR (BKD) ke sejumlah kampus menuai pro kontra. Wacana revisi UU KPK menjadi bola panas antara Pemerintah dan DPR.
Sosialisasi revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Badan Keahlian DPR (BKD) ke sejumlah kampus menuai pro kontra. Wacana revisi UU KPK menjadi bola panas antara Pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan wacana revisi UU KPK tidak dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) sore tadi. Dalam rapat itu dibahas mengenai surat masuk dan penjadwalan pembahasan sejumlah UU.
"Enggak ada dalam rapat Bamus. Enggak ada itu ngobrol-ngobrol saja," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).
Rencana sosialisasi ini mendapat penolakan di sejumlah kampus, seperti Universitas Sumatera Utara. Fadli menyebut sosialisasi UU KPK merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo. Penolakan atas sosialisasi revisi UU KPK dianggap hal wajar. Namun, sosialisasi ini hanya upaya untuk menyerap masukan dari masyarakat soal wacana revisi UU KPK.
"Kan namanya sosialisasi itu diskusi dilakukan oleh BKD, menjadi tugasnya. Waktu itu presiden sendiri yang meminta untuk dilakukan sosialisasi. Belum sampai tahap lebih lanjut," terangnya.
Selain penolakan di tahap sosialisasi, ternyata ada fraksi partai yang meminta agar revisi UU KPK dicabut dari daftar tunggu Prolegnas. Hanya saja, Fadli mengingatkan semangat dari revisi UU KPK berasal dari pemerintah dan DPR untuk memperbaiki aturan main soal penyadapan, pengawasan dan kinerja penyidik dalam mengungkap korupsi.
"Itu kan juga sah-sah saja, tapi belum ada usulan resmi dari fraksi-fraksi yang ada untuk mencabut dari longlist," jelas dia.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
Baca juga:
Pimpinan DPR soal revisi UU KPK: Jalannya terjal, mendaki & berliku
KPK surati Presiden Jokowi dan DPR tolak revisi UU KPK
Istana sebut Jokowi belum ada pembicaraan revisi UU KPK dengan DPR
DPR diminta perbaiki diri sebelum revisi UU KPK
Perintah sosialisasi Revisi UU KPK sejak DPR dipimpin Setya Novanto
Fadli Zon bantah sosialisasi RUU KPK berkaitan dengan kasus e-KTP