Fadli Zon nilai KPK lucu, mau diperiksa DPR ngadu ke Jokowi

Fadli Zon nilai KPK lucu, mau diperiksa DPR ngadu ke Jokowi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, KPK lucu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK. Pernyataan ini menyusul dengan banyaknya hal-hal yang harus dihadapi oleh KPK, salah satunya hak angket terhadap komisi antirasuah tersebut yang tengah bergulir di parlemen.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, KPK lucu. Menurut dia, sebuah hal yang lumrah jika ada lembaga negara yang dipanggil oleh DPR.

"Menurut saya sih lucu aja kalau ada institusi atau lembaga itu diperiksa oleh DPR. Di seluruh dunia itu biasa ini yang namanya demokrasi ya begitu," kata Fadli di Komplek DPR MPR, Jakarta, Selasa (13/6).

Menurutnya, DPR sebagai wakil rakyat sudah seharusnya menjalankan salah satu fungsinya yakni pengawasan. Dia pun menyebutkan Presiden Amerika Serikat pun diawasi oleh House of representative.

"Kalau tidak mau demokrasi bubarkan saja DPR. Tugas DPR itu memang mengawasi dan semua harus mau diawasi karena orang-orang yang duduk di sini mendapatkan mandat dari rakyat salah satu fungsinya atau tugasnya adalah untuk mengawas," papar Fadli.

Sehingga seharusnya KPK tidak perlu ketakutan bila diperiksa oleh DPR lewat hak angket. Sebab adanya Pansus hak angket pun merupakan bagian dari konstitusi.

Sementara itu, ketika disinggung rencana KPK yang berencana mengadukan ke MA dan MK terkait hak angket, Fadli mempersilakan. Pihaknya akan menghargai setiap proses hukum yang berlangsung karena merupakan bagian dari demokrasi.

"Silakan saja, tetapi kita akan menghargai proses yang ada proses demokrasi, proses politik. Sekali lagi kita bukan suka atau tidak suka," katanya.

Dia pun mengaku, Fraksi Gerindra terpaksa mengirimkan delegasi ke Pansus hak angket KPK agar bisa mengawasi proses angket.

"Sebab ketika kita tidak mengirimkan wakil maka kita juga tidak punya hak suara tidak punya opini tidak punya hak bicara di dalam," pungkasnya.

Baca juga:
Jokowi: Saya tidak ingin KPK lemah!
Fahri Hamzah beberkan permainan politik di KPK
Ini alasan PKB belum setor nama ke Pansus angket KPK
Fahri, Fadli dan 23 anggota pansus angket KPK dilaporkan ke MKD
Pemerintah tak bisa campuri Pansus angket KPK