Fadli Zon sebut Jusuf Kalla cocok jadi king maker
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lebih cocok menjadi 'King Maker' di Pilpres 2019. Penilaian itu menyusul wacana kembali majunya JK sebagai Calon Wakil Presiden (cawapres) 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lebih cocok menjadi 'King Maker' di Pilpres 2019. Penilaian itu menyusul wacana kembali majunya JK sebagai Calon Wakil Presiden (cawapres) 2019.
"Saya kira Pak JK ini lebih cocok jadi king maker ya karena beliau sendiri yang sudah mengatakan itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Jazilul Fawaid menepis isu Cak Imin maju di Pilkada Jatim 2024? Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menepis isu calon wakil presiden nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024. "Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim)," ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Kapan Mohammad Tri Anjas lulus Akmil? Pada 3 November 2022, keluarga militer itu mendapatkan kabar gembira dari Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dian Assafri.
Dia hanya mengingatkan, jika JK maju kembali sebagai cawapres maka itu melanggar konstitusi. Lagi pula, kata Fadli, JK juga sudah tidak ingin maju sebagai Cawapres di 2019.
"Saya sendiri mendengar langsung dari media dan dari wawancara Pak JK itu mengatakan tidak mau. Jadi akan mengurus cucu dan lain-lain bahasanya," ujarnya.
Terkait gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Fadli minta harus melalui kajian. Sehingga tidak asal mengubah hanya demi kepentingan jangka pendek.
"Tapi saya kira UU itu dibuat tidak hanya karena kepentingan praktis pragmatis untuk jangka waktu pendek. Tapi sudah melalui proses naskah akademik," tuturnya.
"Ada kajian dan sebagainya. Jadi jangan karena kepentingan jangka pendek, dia diubah yang saya kira bertentangan dengan semangat konstitusi kita yang dua kali," ucapnya.
Baca juga:
Soal JK jadi cawapres Jokowi lagi, Golkar tunggu uji materi UU Pemilu
Bertemu Rizal Ramli, Ketua MPR bahas pilkada hingga pilpres
Survei Indikator: AHY paling cocok jadi cawapres Jokowi, Anies cawapres Prabowo
Polri minta seluruh kota di Indonesia larang kegiatan politik di arena CFD
Tolak uji materi UU Pemilu, Agung Laksono dinilai bukan ingin menjegal JK