Fadli Zon sebut penambahan 6 pimpinan MPR tak akan bebani anggaran
Badan Legislatif menyebut muncul usulan soal penambahan 6 kursi pimpinan MPR dalam revisi UU MD3 yang sedang dibahas. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penambahan pimpinan MPR menjadi 11 orang tidak akan berpengaruh besar terhadap anggaran untuk operasional yang dibutuhkan.
Badan Legislatif menyebut muncul usulan soal penambahan 6 kursi pimpinan MPR dalam revisi UU MD3 yang sedang dibahas. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penambahan pimpinan MPR menjadi 11 orang tidak akan berpengaruh besar terhadap anggaran untuk operasional yang dibutuhkan.
"Kalau di MPR misalnya, lebih banyak pimpinan kalau nanti diputuskan saya kira tidak juga menambah anggaran yang signifikan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
Sebab, menurut Fadli, penyerapan anggaran dari sektor infrastruktur cukup besar. Sehingga ditambahnya 6 pimpinan baru MPR tidak akan membebani APBN.
"Anggaran yang signifikan itu kan banyak sekarang ini penyerapan itu dari infrastruktur dan lain-lain. Untuk yang ini saya kira sama sekali tidak terlalu mengganggu anggaran," klaimnya.
"Jadi paling protokoler kan itu urusan bisa memanfaatkan dari yang sudah ada. Kendaraan ada, rumah dinas kalau rumah dinas ada yang sudah ada. Jadi tidak ada yang baru ya hal-hal seperti itu lah," sambung Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut usulan penambahan pimpinan MPR merupakan tuntutan yang wajar. "Ya ini adalah kenyataan politik yang kita hadapi sekarang. kenyataan politik seperti saya kira ini dalam politik menjadi sesuatu yang wajar namanya tuntutan-tuntutan politik, di masa lalu juga biasa seperti itu," pungkasnya.
Baca juga:
PPP klaim semua partai setuju kursi pimpinan MPR ditambah jadi 11
PAN sebut tambah pimpinan MPR jadi 11 agar partai tak gaduh terus
PDIP sebut usul pimpinan MPR jadi 11 bukti semua partai minta jatah
Fadli Zon setuju jumlah pimpinan MPR ditambah, ini alasannya
Kompromi bagi-bagi kursi pimpinan di balik revisi UU MD3
Fraksi Hanura sebut penambahan kursi pimpinan MPR biar lebih solid
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa yang terjadi pada MR? MR (14) pelajar MTs di Pacitan, Jawa Timur tewas usai menenggak kopi buatan ayahnya yang sudah dicampur racun sianida.
-
Kapan UU MD3 direncanakan akan direvisi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak akan ada revisi revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk mengubah aturan posisi ketua DPR RI hingga periode 2019-2024 selesai.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.