Fadli Zon soal Bela Negara: Jangan hanya ide tapi tidak jelas

Pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap perbaikan ekonomi masyarakat dibanding program Bela Negara.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras rencana Kementerian Pertahanan membuat program bela negara yang menargetkan ada 100 juta rakyat ikut. Program mirip wajib militer ini diakuinya cuma ide tidak jelas.

Ketidakjelasan itu, kata Fadli, karena Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak memaparkan anggaran maupun kurikulum program itu secara detil. Selain itu, wacana Bela Negara bukanlah ide baru.

"Saya kira ini bukan ide baru, ini sudah lama, salah satu kendala dari bela negara itu bagaimana dengan anggaran dan tujuannya seperti apa, kurikulum seperti apa? Jangan hanya sekedar cuatkan ide tapi tidak jelas," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/10).

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menyarankan pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap perbaikan ekonomi masyarakat yang masih banyak kekurangan. Sehingga anggaran yang dipakai juga langsung dirasakan rakyat.

"Saya kira yang jadi prioritas saat ini adalah ekonomi, bagaimana memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang sekarang ini makin susah harus fokus ke situ," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program ini.

"Dalam pertahanan negara, faktor jumlah penduduk potensial untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama. Indonesia yang punya populasi 250 juta memiliki 100 juta penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan negara sebagai kader militan," kata Ryamizard, kemarin.

Penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara akan dibuka secara serentak pada Senin (19/10) pekan depan. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat, program Bela Negara berkelanjutan hingga tahun 2025 mendatang untuk mempunyai kader Bela Negara.

Dia mengharapkan pada tahun 2016 dapat diselenggarakan oleh Pemda yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Namun, pemerintah bungkam perihal dana yang dipakai untuk melaksanakan program ini.

Dalam program ini, lanjut dia, para masyarakat sipil yang ikut akan dilatih selama sebulan. Usai mendapat latihan, mereka akan mendapat sebuah kartu anggota Bela Negara. Sayangnya, kartu itu tidak mempunyai nilai khusus bagi warga yang pernah mengikuti pelatihan Bela Negara.

"Kami mengajak komponen bangsa untuk berperan aktif mengikuti pembentukan kader negara. Kader yang dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di tengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata. Bela Negara bukan wajib militer namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu disiapkan," ujar dia.

Dia menambahkan, maksimal umur yang boleh mengikuti yaitu di bawah 50 tahun. Tempat-tempat kader Bela Negara di Rindam, Kodam, Korem dan lain sebagainya.