Fahri Hamzah minta rakyat tak usah takut dana aspirasi dicuri DPR

Fahri nilai mendukung dana aspirasi adalah kewajiban anggota DPR untuk perjuangkan rakyat di dapilnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang telah disahkan di paripurna nantinya digunakan untuk kepentingan konstituen di dapil masing-masing anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut dia tidak ada alasan untuk mendukung program ini.

"Sebetulnya bukan hak tapi kewajiban, karena dalam sumpah, kewajiban mendukung. Kalau sudah dicek oke, nanti masuk ke usulan dan kemudian diusulkan ke presiden. Nanti kalau pulang ke dapil ada bukti sudah masuk, lalu ada daftarnya biar tidak dibilang omong kosong," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Lanjut dia, pentingnya dana aspirasi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Untuk pengelolaannya, jelas dia, akan dibuat dalam bentuk e-Mark Budgeting.

"Selama ini yang terjadi tidak ada ruang dan ruang ini yang ditutup. Sekarang ini langsung karena menyangkut hal-hal vital. Terobosan kan sudah banyak. Sekarang bikin sistem E-mark budgeting," papar dia.

Menjawab keraguan publik tentang mekanisme pengelolaan dana tersebut, Fahri menjelaskan, hal itu tak perlu ditakuti. Kata dia, mekanismenya tentu akan dibuat untuk mengejar ketertinggalan di dapil selama ini.

"Tanda-tanda ini yang kita bawa ke pemerintah. Jangan ditakuti kalau mau dicuri. Kalau daerah tertentu sudah bagus pasti aspirasinya tidak mau dipakai ya tidak apa-apa. Kan mekanismenya yang sedang dibuat," pungkas Wasekjen PKS ini.

Baca juga:
JK minta dana aspirasi jumlahnya tak sama bagi setiap anggota DPR
DPR setuju dana aspirasi, revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015
Ini alasan PDIP tolak dana aspirasi Rp 11,2 triliun
Takut dibuat kampanye, Golkar kubu Agung Laksono tolak dana aspirasi
Ditolak 3 fraksi, dana aspirasi DPR tetap dilanjutkan
Giliran PDIP tolak dana aspirasi