Fahri Hamzah soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Tidak Ada Fungsinya
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai percuma pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang karena tidak ada fungsinya pimpinan MPR ditambah. Dia pun mempertanyakan maksud dan tujuan penambahan pimpinan. Apakah cuma sekadar simbolik untuk mengakomodasi semua partai.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai percuma pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang karena tidak ada fungsinya pimpinan MPR ditambah. Dia pun mempertanyakan maksud dan tujuan penambahan pimpinan. Apakah cuma sekadar simbolik untuk mengakomodasi semua partai.
"Kalau simbolik kan ya tidak rasional, hanya simbolik supaya semua partai harus dalam kepemimpinan. Saya enggak tahu kalau itu sih simbolik, tapi kalau fungsional enggak ada fungsinya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Fahri menjelaskan, fungsi kepemimpinan MPR dan DPR berbeda. Pimpinan MPR, kata dia, tugasnya simbolik seperti menerima tamu. Memimpin sidang pun hanya sekali dalam setahun atau sekali dalam lima tahun. Dia pun merincikan tiga kewenangan pimpinan MPR saat ini, memimpin sidang paripurna pelantikan presiden, amandemen UUD 1945, dan memimpin sidang pergantian apabila presiden diimpeachment.
"Tidak ada yang terlalu menuntut sikap permanen dari kepemimpinan MPR itu," ucapnya.
Fahri pun membandingkan dengan pimpinan DPR atau DPD. Kata dia, pimpinan DPR harus memimpin rapat pimpinan, rapat badan musyawarah tiap pekan. Belum lagi rapat paripurna rutin. Sehingga kepemimpinan DPR permanen.
Fahri menilai untuk saat ini belum memungkinkan pimpinan MPR 10 orang. Dia pun mempersilakan jika periode berikutnya undang-undang diubah.
"Belum ada kan. Aturannya belum ada. Mungkin di DPR yang akan datang akan ada perubahan kami persilakan," kata mantan politikus PKS itu.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
Baca juga:
NasDem Soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Belum Ada Kesepakatan di Koalisi Jokowi
Pro Kontra Penambahan Kursi Pimpinan MPR Jadi 10
Soal Kebutuhan Anggaran Penambahan Pimpinan MPR, Menkeu Tunggu Putusan Final
PPP Sebut Koalisi Jokowi Terbuka Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR
PAN Usul Pimpinan MPR 10 Orang, Surya Paloh Bilang 'Kenapa Tidak 50?'