Fraksi PDIP sebut tidak ada arahan dari Megawati soal revisi UU KPK

FPDIP setuju revisi UU KPK karena perlunya pengaturan yang jelas dalam kerja lembaga antirasuah itu.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan tidak ada arahan atau instruksi khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait revisi UU KPK seperti yang dilakukan Ketum Demokrat SBY terhadap Fraksi Demokrat. Sejauh ini, revisi UU KPK merupakan kesepakatan lintas fraksi di DPR.

"Enggak, ini kesepakatan dibangun lintas fraksi, kami juga sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah soal ini (revisi UU KPK)," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut dia, Presiden RI-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta undang-undang KPK direvisi karena terlalu 'superbody'. Namun kini SBY menyatakan menolak adanya revisi undang-undang KPK.

"Dulu SBY pernah menyatakan KPK lembaga superbody seakan-akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Makanya tadi perlu kekuasan yang dikontrol," kata dia.

Hendrawan mengatakan, pihaknya menyetujui revisi undang-undang KPK karena perlunya manajemen atau pengaturan yang jelas dalam kerja lembaga antirasuah tersebut. Dia mengklaim bahwa Presiden Jokowi juga menyetujui adanya revisi undang-undang KPK.

"Kami ingin KPK punya manajemen yang jelas, misalnya ganti sopir gnti kendali atau manajemen," ujar dia.

Seperti diketahui, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan fraksi Demokrat di DPR untuk menolak revisi undang-undang KPK. Padahal, anggota Demokrat di Badan Legislasi DPR menyatakan fraksinya menyetujui undang-undang KPK direvisi.

Baca juga:
Presiden Jokowi akhirnya setuju KPK dilemahkan
Ini 12 pasal tambahan dalam revisi UU KPK
Tolak revisi UU, KPK yakin Jokowi dengar suara rakyat
Demokrat minta revisi UU KPK tak dibahas di Paripurna
Revisi UU KPK akan mengacaukan sistem peradilan pidana antikorupsi
Revisi UU KPK, pimpinan mundur dilarang menduduki jabatan publik