Ganjar Dicurhati Petambang Aspal, Petani hingga Guru di Kendari

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendengarkan berbagai masukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat Kendari, Sulawesi Tenggara. Salah satunya meminta membuat kebijakan agar setiap pembangunan di Indonesia wajib menggunakan aspal dari Buton.

"Sejak jadi gubernur itu mengharapkan wilayah itu mekar jadi satu provinsi. Dan itu juga jadi harapan rakyat di Sultra. Harapan rakyat Buton, gimana Bapak jadi presiden membuat satu kebijakan nasional untuk seluruh bangun jalan di Indonesia pakai aspal Buton. Itu harapan rakyat dari Kepulauan Buton," tutur perwakilan petambang aspal, Agus kepada Ganjar di Kendari, Minggu (3/12).

"Pak kalau Bapak saya minta ambil prioritas dulu dari dua pertanyaan bapak, mekar dulu atau aspalnya disebar di seluruh Indonesia?" tanya Ganjar.

"Aspal dulu," jawab Agus.

Ganjar pun mengulas, selama menjadi Gubernur Jawa Tengah telah memerintahkan Dinas PUPR Jateng untuk selalu menggunakan aspal dari Buton. Sebab, dia menilai potensi aspal bangsa Indonesia lebih besar daripada produk impor.

"Saya pernah ke Buton, saya keliling ke beberapa tempat dulu, karena kebetulan ketua Panja pemekarannya dulu namanya Ganjar Pranowo. Tetapi Bapak Ibu boleh, ide-ide memekarkan boleh, saya hanya ingin saja masyarakat yang usulkan, Pemda, dan semua yang mendukung mari kita hitung betul-betul," katanya.

Menurut Ganjar, upaya pemekaran harus dibarengi dengan jaminan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, upaya jemput bola yang dilakukan adalah dengan menyiapkan SDM unggul.

"Begitu mekar, kelola, kembangkan potensi, induknya harus tumbuh, anaknya harus tumbuh. Akan tumbuh dua-duanya. Jangan sampai satu tumbuh, satu meninggal. SDM harus disiapkan, maka dengan itu nanti akan baik. Tanpa kurangi rasa hormat saya, jangan sampai nanti semua tersedot di administrasi, kita lupa kemudian untuk biaya pembangunan. Ini penting. Tetapi idenya oke. Jadi ini PR-PR yang dari daerah mesti disiapkan," Ganjar menandaskan.

Petani Mengeluh Kesulitan Pupuk Bersubsidi

Ganjar mendengarkan keluh kesah kelompok petani di Kendari. Salah satunya soal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di daerahnya.

"Saya mau tanya ini, biasanya pupuk apa yang sulit?" tanya Ganjar.

"Kalau kita di kampung itu Pak, urea, susah. Kan sekarang adanya NPK, sekarang (juga susah)," jawab perwakilan petani.

Ganjar pun menanyakan syarat mendapatkan pupuk bersubsidi, yang salah satunya adalah memiliki lahan di bawah dua hektare. Namun begitu, yang terjadi adalah para petani pemilik lahan melebihi batas maksimal itu juga menginginkan pupuk bersubsidi.

"Jadi artinya sebenarnya boleh enggak itu? (Terima subsidi)," tanya Ganjar.

"Ya sebenarnya kan enggak boleh," jawab perwakilan petani itu.

"Sebenarnya enggak boleh. Bapak Ibu sekali lagi terkonfirmasi di Kendari sekarang, bahwa kemudian kontrol barang subsidi itu kalau tidak ketat kasihan petani. Itulah kenapa harus ada data pertanian, maka menjadi korban lah para petani nyarinya sedikit," ungkap Ganjar.

Guru Curhat Kesejahteraan

Ganjar juga menerima curhatan seorang guru di Kendari, terkait kesejahteraan. Dia pun membeberkan upaya penyelesaian masalah tersebut, agar kemudian bisa memaksimalkan insentif.

"Pertanyaan saya, apakah jika Bapak terpilih nomor satu di Indonesia akan mempertahankan sistem pendidikan yang ada sekarang atau akan merubah?" tanya perwakilan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Tenggara, Muhamad Amin kepada Ganjar.

"Yang kedua Pak, sembilan tahun yang lalu dengan guru yang sekarang mohon maaf Pak kesejahteraannya jalan di tempat bukan diperhatikan, boleh dikatakan turun," sambungnya.

Ganjar menanggapi, bahwa yang mesti diperhatikan pertama kali adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) guru. Kurikulum yang sudah sudah bagus tidak perlu diubah, dan juga sebaliknya.

"Kalau salah kita biarkan saja bahaya Pak, betul enggak? Jadi bukan cerita mana yang harus diubah, tapi kita harus bisa fit dengan perubahan, zaman," kata Ganjar.

Para guru, lanjutnya, merupakan SDM yang perlu dihirilisasi sesuai keahliannya. Sementara itu, dunia pendidikan menurutnya tidak hanya menciptakan para ahli di bidangnya.

"Dunia pendidikan juga harus membangun karakter, moral, etik integritas. Sehingga tadi Bapak cerita, jangan ada korupsi, integritas. Itulah kemudian penting guru juga yang mendidik, maka guru juga yang mesti mendapatkan perhatian itu. Jadi pendidikannya itu, ya ada pendidikannya diberikan, tapi gurunya juga," ungkapnya.

Jika hal itu terealisasikan, Ganjar yakin bangsa Indonesia akan melakukan lompatan besar, terlebih akan ada era bonus demografi. Jika gagal, maka yang terjadi adalah malah malapetaka demografi.

"Nanti kita berbicara dengan para guru, apakah kita sanggup melakukan tindakan itu cepat, kira-kira lima tahun seperti apa? Tidak boleh ada alasan. Lima tahun kita siapkan program seperti ini dan kita kejar. Nanti teman-teman guru pasti kita tanya sangat tahu, metodenya sudah tepatkah?" terang Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menginginkan agar para guru dapat diukur kapasitasnya, termasuk seberapa besar perihal kebutuhan investasi. Demi transformasi menuju SDM yang bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri, mesti disiapkan jumlahnya melalui sekolah.