Gerak Jokowi tatap pilpres 2019

Hal ini terlihat saat Jokowi meminta relawannya yang tergabung dalam PROJO untuk ikut membantu capaian keberhasilan yang telah dituai selama menjabat sebagai Presiden

2017-09-05 07:33:00

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai bergerak menatap Pilpres tahun 2019. Meski belum menyatakan akan kembali maju, tanda-tanda gerakan itu sudah terlihat. Hal ini terlihat saat Jokowi meminta relawannya yang tergabung dalam PROJO untuk ikut membantu capaian keberhasilan yang telah dituai selama menjabat sebagai Presiden. Khususnya bagi rakyat di daerah-daerah yang minim akan informasi.

"Kenapa disampaikan? Karena banyak yang belum tahu. Kasih tahu ke masyarakat kita sudah bekerja siang malam Sabtu-Minggu untuk selesaikan yang riil dibutuhkan masyarakat," kata Jokowi saat memberikan arahan ke relawan Projo di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/9).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan keheranannya terkait ada pihak yang tak percaya apabila infrastruktur telah berjalan. "Kalau di media sosial itu ada yang belum percaya, 'paling baru groundbreaking'. Mana ada groundbreaking sudah 77 persen," ujarnya.

Maka dari itu, Jokowi lantas menunjukkan ke hadapan Projo sejumlah infrastruktur yang telah berjalan. Sejumlah hasil kerja itu diminta untuk diberitahu ke rakyat.

"Kasih tahu ke masyarakat kita sudah bekerja siang malam, Sabtu, Minggu," ujarnya.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8), Jokowi memerintahkan agar menteri membuat kebijakan yang pro rakyat. Apalagi, menjelang tahun politik pada tahun 2018.

"Tahun depan kita sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apa pun dapat secara signifikan memberikan pengaruh. Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan keberpihakan kita pada publik, pada rakyat," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar bawahannya untuk tidak mengeluarkan kebijakan baru yang dapat merugikan rakyat. Sebelum mengeluarkan kebijakan, para menteri diwajibkan mengkaji secara mendalam.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan mendalam. Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujarnya.

Maka dari itu, Kepala Negara meminta agar bawahannya untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran dana desa hingga pertahankan program 'kartu sakti'.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan tahun 2018 memang tahun politik. Sebab, sejumlah agenda Pilpres pada tahun 2019 akan dilakukan pada tahun 2018 termasuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

Dia berharap seluruh menteri dapat kompak dalam mendukung Jokowi di Pilpres tahun 2019. Tak terkecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Apabila JK tak maju dalam pilpres, Tjahjo mengusulkan agar nama mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjadi ketua tim sukses Jokowi. Namun, usulan Tjahjo ini ditolak oleh JK.

Tjahjo sendiri telah memastikan bahwa Jokowi akan kembali maju sebagai calon presiden di pemilihan tahun 2019. Tjahjo dengan tegas menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal kembali bertarung sebagai calon presiden.

"Pak Jokowi pasti maju," kata Tjahjo.

Pada Pilpres tahun 2019 Jokowi telah banyak mendapatkan dukungan. Diantaranya, Partai Golkar, PPP, NasDem dan Hanura. Namun, Partai Golkar yang paling tancap gas bergerak mewujudkan Jokowi menjabat sebagai presiden dua periode. Partai yang dipimpin Setya Novanto itu sangat gesit mensosialisasikan Jokowi sebagai capres sejak tahun lalu.

Golkar telah memerintahkan seluruh kader di daerah untuk memasang foto Jokowi di setiap alat peraga untuk mulai sosialisasi. Golkar memiliki optimisme yang tinggi pada Jokowi di 2019. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yakin Jokowi akan mendapatkan suara yang spektakuler.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempredikasi Jokowi tak akan terbendung di Pilpres tahun 2019. Penyebabnya, lawan yang berseberangan dengan mantan Wali Kota Solo terkesan adem ayem. Terlebih, Jokowi telah banyak mendapatkan dukungan di saat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden telah diketok tetap 20-25 persen.

"Pak Jokowi sudah jelas calon inkumben, didukung tujuh partai. Kalau oposisinya enggak kuat, biasa-bisa dia terpilih lagi. Karena yang lainnya enggak kuat," kata Fahri.

Fahri mengusulkan bagi siapa pun yang berminat mencalonkan diri sebagai capres, agar mulai memberanikan diri tampil dan berbicara bahwa dirinya siap menjadi lawan tanding bagi Jokowi. Sikap diam, menurut dia, hanya akan membuat Jokowi tak terbendung di Pilpres yang akan digelar serentak dengan pemilihan legislatif tersebut.

"Paling tidak harus ada yang melawan dari sekarang. Banyak kekosongan naratif yang harus diisi untuk melawan Pak Jokowi. Cuma harus tampil dong. Siapapun yang minat jadi capres, ayo mulai ngomong dong. Jangan diem-diem. Nanti ujung-ujungnya disuruh dukung," katanya.

(mdk/noe)