Gerindra: Debat Untuk Tahu Kompetensi Capres, KPU Degradasi Kualitas Demokrasi

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi menyayangkan keputusan KPU yang akan membocorkan atau memberi kisi-kisi soal kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga pada debat capres 17 Januari nanti.

2019-01-08 11:16:52

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi menyayangkan keputusan KPU yang akan membocorkan atau memberi kisi-kisi soal kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga pada debat capres 17 Januari nanti.

Mulyadi menegaskan, debat capres dilakukan untuk mengetahui kemampuan kandidat calon pemimpin. Debat juga bisa mengukur kecakapan capres-cawapres dan pemahaman visi misi untuk membangun Indonesia.

"Pertanyaan saat debat adalah uji publik untuk kandidat dan itu bukan acara seremonial tapi substantial, karena rakyat perlu tahu kompetensi calon pemimpinnya, memiliki kemampuan, cakap dalam komunikasi, bisa improvisasi saat menyampaikan visi misi," jelas Mulyadi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (8/1).

Dia menilai, KPU tak semestinya memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada capres dan cawapres. Dia berpandangan, KPU malah menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia karena keputusan tersebut.

"Saya menyayangkan kalau KPU beri bocoran pertanyaan, dan justru keputusan itu menjadi klarifikasi bahwa justru KPU sudaah mendegradasi kualitas demokrasi," tambah dia.

Di tengah netralitas KPU yang menjadi sorotan, Mulyadi pun mengajak agar Pilpres 2019 berjalan adil, transparan dan akuntabel. Mantan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat ini menilai, rezim Jokowi akan mempertahankan rezim dengan berbagai cara.

"Kalau tidak berkuasa, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian dan kenyamanan. Untuk itu mereka gunakan berbagai cara supaya kekuasaan tidak hilang. Mereka keluarkan modal dari sumber apapun, kendalikan media, manfaatkan lembaga survei, manfaatkan hukum dan infrastruktur kekuasaan untuk menghajar habis lawan yang ingin merebut kekuasaan dari tangan mereka. Mereka akan jejal terus pendukung mereka bahwa pendukung Ganti Presiden adalah anti NKRI, pro radikalisme dan anti keberagaman," ucap Mulyadi.

Selain itu, lanjut Mulyadi, alasan rezim ini harus berkuasa dikarenakan adanya kesepakatan dengan para pemodal harus diselesaikan. Pemodal ini, kata dia, harus terus dimanfaatkan dengan janji keuntungan jika rezim ini terus berkuasa. Belum lagi proteksi dan fasilitas yang terus dialirkan.

"Tidak peduli akhirnya negeri ini terjerat dengan kehidupan yang jauh dari rasa tenang dan damai, mereka perkuat pencitraan dan terus menyampaikan keberhasilan semu kepada rakyat kita yang dibuat menderita, sehingga penderitaan itu akan dimanfaatkan kembali dengan membagikan sembako dan program jelang pemilu yang membutakan rakyat," tutup Caleg DPR dari Gerindra di dapil Kabupaten Bogor ini.

Baca juga:
Prabowo-Sandiaga: Mana Mungkin Kami Menolak Debat!
KPU Tegaskan TKN dan BPN Sudah Sepakat BW Dicoret Jadi Panelis Debat
Jawaban Capres-Cawapres Dinilai Tak Orisinil Jika KPU Bocorkan Pertanyaan Debat
Kubu Prabowo Kritik Bocoran Pertanyaan Debat: KPU Melecehkan Paslon
Kebijakan KPU Bikin Panas Kuping Pendukung Prabowo-Sandi
KPU Bahas Teknis Debat Pertama Capres-Cawapres
PDIP Nilai Bocoran Debat Untungkan Prabowo-Sandi yang Sering 'Offside' Tanpa Data

(mdk/rnd)