Gerindra Dukung GBHN Kembali Dihidupkan
Dia mengungkapkan, GBHN diperlukan sebagai pijakan suatu negara. Sehingga arah pembangunan tak lagi bergantung pada perorangan atau seorang presiden.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya mendukung dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu, kata dia, diperlukan agar pembangunan Indonesia lebih terarah.
"Iya sepakat kita setuju, mendukung. Gitu loh tujuannya kan positif supaya arah pembangunan jelas," katanya pada Merdeka.com, Selasa (13/8).
-
Apa yang dibahas di Rapimnas Gerindra? Dia menjelaskan, dalam Rapimnas akan membahas hal-hal penting yang menjadi sikap politik Partai Gerindra, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan Rapimnas.
-
Kenapa Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendukung Prabowo-Gibran? Ketua Pemuda Pemudi Sehati 08, Linda Setiawati mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo-Gibran lantaran paslon nomor urut 02 tersebut memiliki program kerja yang pro terhadap anak muda.
-
Siapa yang akan membuka Rapimnas Gerindra? Rencananya Pak Prabowo akan membuka Rapat Pimpinan Nasional tersebut pada tanggal 30 Agustus hari Jumat. Dan rencananya Rapat Pimpinan Nasional akan ditutup tanggal 31 hari Sabtu malam oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi
-
Apa yang dikatakan Nasaruddin Umar untuk Prabowo-Gibran? Nasaruddin seraya berdoa agar Indonesia dapat semakin jaya di kepemimpinan paslon nomor urut 02 itu."Saya, Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal dan Rektor Universitas PTIQ Jakarta, mengucapkan selamat kepada Bapak H. Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka atas terpilihnya sebagai presiden RI dan wakil presiden RI pada periode yang akan datang," kata Nasaruddin, Kamis (21/3). "Semoga Allah memberkati kita semuanya dan semoga bangsa Indonesia insyaAllah semakin jaya di bawah kepemimpinan Bapak," sambungnya.
-
Bagaimana cara Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendukung Prabowo-Gibran? Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
-
Bagaimana tanggapan TKN Prabowo-Gibran terkait dugaan pelanggaran kampanye Gibran? Habiburokhman berujar, Gibran akan memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran kampanye di wilayah CFD Thamrin - Bundaran HI. "Untuk panggilan tanggal 3 Januari 2024 pukul 13.00, sebetulnya ini tidak sampai 1x24 jam, tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan, tetapi kami berkoordinasi dengan Mas Gibran sampai saat ini beliau berkeras untuk hadir besok," kata Habiburokhman saat jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1) malam.
Dia mengungkapkan, GBHN diperlukan sebagai pijakan suatu negara. Sehingga arah pembangunan tak lagi bergantung pada perorangan atau seorang presiden.
"Kita kan lihat kadang-kadang. Visi misi program dari seorang presiden kan berbeda antara satu presiden dan presiden yang lain gitu loh. Kadang juga jauh sekali perbedaannya jadi sekali pun tujuannya sama untuk kepentingan bangsa tapi perlu ada satu GBHN," ungkapnya.
Menurutnya, GBHN juga bisa membuat negara berkonsentrasi pada ideologi negara, serta konsep sebuah negara.
"Ada konsentrasi karena kita ini negara agraris kepulauan harusnya kita mengedepankan agraris pertanian tanah kita subur terus kita punya lautan yang luas kemaritiman itu harus jadi dituangkan dalam GBHN cuman siapapun Pemerintahnya, Presiden, menteri dan seluruh jajaran," jelas Riza Patria.
Seperti diketahui, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.
PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Baca juga:
OSO: Boleh Saja Hidupkan Kembali GBHN, Tapi Harus Sejalan dengan Pemerintah
Politikus Hanura Duga Penghidupan GBHN Agar Presiden Dipilih MPR
PKB: Amandemen UUD 1945 Berisiko, Terbatas Tapi Bisa Kemana-mana
PDIP Tak Minat Ketua MPR, Cuma Mau Amandemen Terbatas UUD 1945
PDIP: Amandemen UUD 1945 Bukan Maunya Kita
Golkar: Presiden Dipilih MPR, Artinya Kembali ke Era Sebelum Reformasi
PKS: Amandemen UUD 1945 Seperti Membuka Kotak Pandora