Gerindra Ingatkan Jokowi: RI Titipan Anak Cucu, Bukan Warisan Nenek Moyang
Partai Gerindra mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk memiliki visi yang strategis dan rasional dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM menjadi salah satu visi utama Jokowi dalam periode kedua.
Partai Gerindra mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk memiliki visi yang strategis dan rasional dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM menjadi salah satu visi utama Jokowi dalam periode kedua.
Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi menekankan, dalam pidato pelantikan Jokowi akan fokus pada pembangunan SDM. Ke depan, fokus pembangunan harus berdasarkan skala prioritas dan berdampak pada setiap sektor yang akan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan bangsa dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, jangan pembangunan yang hanya dinikmati golongan tertentu saja.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pak Jokowi dijadwalkan menutup Rapimnas Gerindra? Rencananya Pak Prabowo akan membuka Rapat Pimpinan Nasional tersebut pada tanggal 30 Agustus hari Jumat. Dan rencananya Rapat Pimpinan Nasional akan ditutup tanggal 31 hari Sabtu malam oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi
"Fakta sederhana masih banyak masyarakat yang tidak bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan," jelas Mulyadi kepada merdeka.com, Senin (4/11).
Anggota Komisi V DPR ini meminta kepada pemerintah untuk segera mengidentifikasi indikator persoalan yang terjadi selama ini khususnya soal SDM dan kemiskinan. Sebagai anggota Banggar DPR, Mulyadi mencontohkan, dia akan berangkat dari dasar hukum penyusunan APBN.
Penyusunan APBN Tidak Relevan
Dia melihat, banyak indikator dan asumsi dalam penyusunan APBN sudah tidak relevan, misal soal lifting minyak. Lifting minyak terus turun, konsumsi terus meningkat, jadi import minyak. Menyedot anggaran, harus ada indikator yang lebih relevan, karena APBN sumber kue pembangunan.
Kata Mulyadi, itu yang harus dibahas bersama Banggar dan komisi VII DPR serta pemerintah, harus ada komitmen kuat seluruh stakeholder, jangan terjebak mindset dalam tata kelola APBN yang berorientasi defisit management. Sehingga terus memberi ruang pada sumber pembiayaan yang akan terus membebani negara dan anak cucu bangsa ini, surplus management ideal, minimal balance.
"Kita harus bangun kesadaran, negeri ini titipan anak cucu, bukan warisan nenek moyang, jadi harus keluar dari dunia seremonial dan retorika dalam menjalankan amanah, segera keluar dari mindset dan kebiasaan yang pada ujungnya menyulitkan negeri ini yakni Pembiayaan yang bersumber dari utang," jelas Mulyadi lagi.
Dia menambahkan, konstruksi legalnya harus ditata, revisi UU Penyusunan APBN harus digulirkan. Gali semua potensi pemasukkan negara di luar yang ada. Ekosistem digital bisa menjadi sumber pemasukkan negara yang baru, banyak bisnis berbasis IT jadi kekuatan ekonomi global hari ini dan ke depan.
Audit Tata Kelola SDA
Mulyadi juga berkomitmen untuk melakukan audit sejumlah pengelolaan APBN di bidang Sumber Daya Alam. Hal itu akan dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota DPR.
Menurut dia, pentingnya audit sumber daya alam dan tata kelola energi dengan program revolusi Energi Nasional.
"Pentingnya audit sumber daya alam dan tata kelola energi dengan program revolusi Energi Nasional," tutup dia.