Gerindra juga Incar Kursi Ketua MPR
"PKB sudah mengusulkan ketua umumnya dijadikan sebagai Ketua MPR, kemudian Golkar juga sudah menggadang-gadang orang, tentu PDIP juga tidak mau kehilangan, kami Gerindra juga berkeinginan untuk ke sana," kata Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
Partai Golkar dan PKB mengungkap keinginan jabatan Ketua MPR. Rupanya, Partai Gerindra juga ingin posisi tersebut.
"PKB sudah mengusulkan ketua umumnya dijadikan sebagai Ketua MPR, kemudian Golkar juga sudah menggadang-gadang orang, tentu PDIP juga tidak mau kehilangan, kami Gerindra juga berkeinginan untuk ke sana," kata Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
-
Kapan UU MD3 direncanakan akan direvisi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak akan ada revisi revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk mengubah aturan posisi ketua DPR RI hingga periode 2019-2024 selesai.
-
Siapa yang merespons revisi UU MD3 masuk Prolegnas Prioritas? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek merespons kabar revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.
Menurutnya, dalam pembahasan kursi pimpinan MPR akan sangat dinamis. Dia juga yakin posisi koalisi kursi pimpinan MPR tidak akan sama dengan koalisi Pilpres 2019.
"Sementara yang jatah itu hanya empat, jadi pasti akan sangat dinamis dan saya tidak percaya kalau kemudian koalisi itu nanti akan sama persis seperti yang ada di koalisi pilpres," ungkapnya.
Tambahnya, setiap partai pasti memiliki kepentingan tersendiri. Meski begitu, siapapun yang menjabat sebagai pimpinan MPR yang terpenting adalah tugas dan wewenang MPR bisa berjalan dengan baik.
"Pasti ada kepentingan-kepentingan di antara masing-masing partai politik, bagaimana kemudian bisa membangun, tapi yang paling penting adalah bahwa kita berharap nanti untuk pimpinan MPR yang kan datang, kan ada kerjaan besar yang harus diselesaikan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui jatah kursi Ketua DPR untuk Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2019. Namun Airlangga berharap, posisi Ketua MPR bisa diisi oleh kader dari partainya.
"Dalam UU MD3 pemenang pemilu akan menjadi Ketua DPR dalam hal ini partai dan wakilnya secara berurutan," kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar dengan Presiden Joko Widodo di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5).
Baca juga:
Gerindra: Setelah Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Parpol Koalisi
Andre Gerindra: Kita Masih Berpikir Besok Prabowo Menang
Puan Soal Gerindra Dinilai Layak Gabung Koalisi: Harus Dimulai Silaturahmi
Dinilai PPP Layak Gabung Koalisi Jokowi, Gerindra Serahkan ke Prabowo
Terbukti Politik Uang, Caleg Gerindra di Tanjungpinang Divonis 5 Bulan Bui
Kubu Jokowi: Gerindra Pantas Ditawari Masuk Pemerintahan
Gerindra Evaluasi 10 Tahun Oposisi, Berpeluang Gabung Jokowi?