Gerindra minta KPK profesional usut rekaman diduga Rini dan Sofyan
"Presiden seharusnya meminta KPK untuk segera mengusut tuntas kasus rekaman ini, bukan malah bilang no comment," kata Ferry.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono meminta Presiden Jokowi untuk segera bersikap tegas dengan meminta KPK mengusut tuntas maksud percakapan yang diduga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Namun belum ada yang mengklarifikasi rekaman percakapan tersebut.
"Presiden seharusnya meminta KPK untuk segera mengusut tuntas kasus rekaman ini, bukan malah bilang no comment," kata Ferry saat dihubungi, Sabtu (4/5).
-
Apa yang dibahas di Rapimnas Gerindra? Dia menjelaskan, dalam Rapimnas akan membahas hal-hal penting yang menjadi sikap politik Partai Gerindra, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan Rapimnas.
-
Mengapa Soebandrio dianggap terlibat dalam G30S/PKI? Bagi AD, Soebandrio dianggap terlibat PKI, atau setidaknya memberi angin terjadinya G30S.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Mengapa Partai Gerindra didirikan? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
Menurut Ferry, mencuatnya rekaman pembicaraan ini di media sosial harus diartikan sebagai masalah yang serius. Apalagi tudingan adanya bagi-bagi fee dalam rekaman itu tidak juga kunjung mendapat penjelasan.
"Masalah ini masalah besar dan penting bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan," ujar Ferry.
Ferry berharap KPK bisa profesional dengan inisiatif menindaklanjuti kasus ini karena sudah terlanjur diketahui publik. Peran KPK penting untuk bisa membuktikan apakah benar isi rekaman itu seperti dugaan banyak orang selama ini.
"Juga menjadi pertaruhan kewibawaan KPK itu sendiri untuk mengungkap kebenaran di balik terbongkarnya percakapan dua pejabat pemerintah yang diduga membicarakan masalah fee," tutup Ferry.
Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menanggapi tentang desakan untuk mendalami rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno yang tersebar luas. Rekaman tersebut diduga tentang bagi-bagi jatah saham atas proyek yang digarap PLN bersama Pertamina.
"Belum jelas ujung pangkalnya kok bertindak, bagaimana? Kita coba dalami dulu," tegas Agus Raharjo usai menjadi pembicara diskusi terbuka Korupsi dan Pesta Demokrasi di Indonesia di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (4/5).
"Kenyataannya itu bukan bagi-bagi fee, katanya pembicaraan tentang pembagian saham. Coba kita dalami, kita pelajari apakah masuk tindak pidana atau tidak," sambungnya.
Baca juga:
Ini jawaban Ketua KPK didesak dalami soal rekaman Menteri Rini Soemarno
Bareskrim segera panggil Menteri Rini soal rekaman 'bagi jatah'
Polri akan usut laporan Menteri Rini soal pembicaraan dengan Dirut PLN
Ada nama 'Pak Ari' di rekaman Rini Soemarno dan Sofyan, ini tanggapan DPR
Kabareskrim usut laporan Menteri Rini soal viral pembicaraan dengan Dirut PLN