Gerindra minta Moeldoko ingatkan Jokowi bahwa menteri rangkap jabatan langgar UU
Gerindra minta Moeldoko ingatkan Jokowi bahwa menteri rangkap jabatan langgar UU. Usai rapat bersama Komisi II DPR, Moeldoko tidak mau berkomentar banyak mengenai permintaan Politisi Gerindra itu. Sebab ia yakin Jokowi punya pertimbangan sendiri.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria meminta, Kepala Staf Kepresidenan Jendral (Purn) Moeldoko mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rangkap jabatan menteri dan pengurus partai. Menurutnya, rangkap jabatan melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
"Karena bapak ini dekat dengan Presiden, mungkin presiden tidak tahu dan tidak mengerti ada aturan UU ini. Jadi bapak mungkin bisa menyampaikan ke Presiden," kata Riza dalam rapat komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
-
Kapan Jenderal R Hartono dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat? Puncaknya tahun 1995, Jenderal R Hartono dilantik Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke KTT G20 India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan bandara Lolak diresmikan? Bandar udara (bandara) di Provinsi Sulawesi Utara kian bertambah, kini baru saja beroperasi bandara Lolak di Bolaang Mongondow, Minggu (18/2).
-
Apa yang dilakukan Irjen Kementan di Manggarai Barat? Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya Inseminasi Buatan (IB) di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Bagaimana suasana pertemuan antara Airlangga dan para ketua dewan? Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus menuturkan, pertemuan antara Airlangga dengan para ketua dewan berlangsung cair dan penuh kekeluargaan. Ia menuturkan, kedekatan Airlangga dengan para ketua dewan membuat suasana pertemuan yang dilakukan sambil makan malam berlangsung penuh canda tawa.
Riza mengingatkan, awalnya Jokowi menjanjikan tidak ada rangkap jabatan menteri. Ia juga tidak bisa menerima alasan Jokowi membiarkan rangkap jabatan dengan alasan sulit untuk kembali melakukan konsolidasi.
"Daripada ganti menteri ganti konsolidasi, dia menjawab karena kabinet waktunya tinggal tersisa dikit lagi. Perlu waktu konsolidasi lagi itu sulit katanya. Saran saya agar ini disampaikan kepada Pak Presiden," ujarnya.
Usai rapat bersama Komisi II DPR, Moeldoko tidak mau berkomentar banyak mengenai permintaan Politisi Gerindra itu. Sebab ia yakin Jokowi punya pertimbangan sendiri.
"Pasti ada pertimbangan kemanusiaan, security, semua langkah itu pasti ada pertimbangannya. Reasoningnya jelas, mungkin ada pertimbangan kemanusiaan," ucap Moeldoko.
Untuk diketahui, ada dua menteri yang kini menjabat sebagai pengurus partai yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Menteri Sosial Idrus Marham. Keduanya menjabat sebagai pengurus di Partai Golkar.
Baca juga:
Soal Pj Gubernur, Polri sebut Menteri Tjahjo bersurat minta disiapkan dua nama
Menko Polhukam masih kaji penunjukan jenderal polisi jadi Pj gubernur
PPP minta pemerintah urungkan niat tunjuk dua jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Ketua MPR harap penunjukan Pj gubernur dari jenderal polisi tak terjadi
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi
Pimpinan DPR sarankan Mendagri tunjuk purnawirawan jadi Pj Gubernur
Jokowi heran ada yang suudzon soal wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur