Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang Pileg Dapil Maluku Utara, Ini Alasannya
Ada pelanggaran terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara.
Ada pelanggaran terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara.
- Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah
- Surat Suara Terbukti Dicoblos Kades di Cianjur, MK Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang di Lima TPS
- Sengketa Suara Sesama Caleg Gerindra di Bangkalan, Saksi Temui Coretan di Kertas Suara
- Gerindra Dukung Ahmad Ali di Pilgub Sulawesi Tengah
Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang Pileg Dapil Maluku Utara, Ini Alasannya
Partai Gerindra menggugat hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1, serta anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 1.
Hal ini disampaikan Suhono selaku Kuasa Hukum Partai Gerindra di Ruang Sidang Pileg 2024 Panel 2 Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (30/4).
Selaku pemohon, Gerindra mendalilkan bahwa terjadi sejumlah pelanggaran sehingga meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.
Adapun pelanggaran yang dimaksud, meliputi pembukaan kotak suara hingga mengubah hasil perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Selatan.
Selain itu, ada pula pelanggaran lain terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian calon legislatif DPR RI di dapil Maluku Utara.
"Padahal pemilih tersebut bukan berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP Maluku Utara," kata Suhono.
Tak hanya itu, Gerindra juga mendalilkan adanya kejadian pelanggaran kesalahan input dan kesalahan pencatatan jumlah suara untuk salah satu calon legislatif Gerindra.
Menurut Gerindra ada suara yang dihitung secara tak transparan.
"Ditemukan penghitungan suara yang tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, serta hilangnya suara pemilih yang telah mencoblos salah satu calon legislatif partai yang terjadi di beberapa TPS," terang Suhono.
Suhono menyebut, adanya pelanggaran tersebut telah mempengaruhi proses pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1.
Dalam petitumnya, Gerindra meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Maluku Utara.
Selanjutnya, Gerindra juga meminta MK memerintahkan KPU melaksanakan PSU di TPS 3 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan TPS 8 Desa Gamsumi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.