Gerindra nyatakan pernah gelar kongres, tapi tidak terbuka

Gerindra diragukan komitmen demokrasinya jika berkuasa. Sebab tak pernah menggelar kongres terbuka di internal partai.

Ekonom Faisal Basri meragukan komitmen demokrasi Partai Gerindra jika nanti diberikan amanah untuk berkuasa di 2014. Hal ini didasari oleh pengelolaan partai pimpinan Prabowo Subianto itu yang tak pernah menggelar kongres untuk pemilihan ketua umum sejak berdiri enam tahun silam.

Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Sadar Subagyo membantah pihaknya tak pernah menggelar kongres. Menurut dia, kongres dilakukan namun tidak secara terbuka.

"Kongres dilakukan, tapi pemilihannya tidak bebas seperti kongres partai yang sudah lama. Ini kan partai baru, kalau kongres kayak pemilihan terbuka ya kita belumlah, pemilihan terbatas," ujar Sadar kepada merdeka.com, Kamis (5/6).

Lagi pula dia menilai, tidak ada salahnya jika partai baru belum menggelar kongres. Karena kongres yang dilakukan secara terbuka hanya akan menimbulkan politik traksaksional di partai.

"Apa salahnya, karena kita partai baru, kalau diserahkan ke mekanisme ini, yang bisa berkuasa nanti dalam posisi kayak gini uang. Siapapun yang punya uang berkuasa. Ini berbeda dengan partai yang sudah mapan," tegas dia.

Kendati begitu, dia menegaskan, Gerindra sudah menggelar kongres terbatas. Namun dia lupa kapan hal itu dilakukan. Rencananya, Gerindra akan kembali melakukan kongres tahun depan. "Mulai tahun depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengungkapkan kekhawatirannya jika petinggi Partai Gerindra menjadi pemimpin Indonesia mendatang. Sebab, menurut catatan Faisal, partai yang mencapreskan Prabowo Subianto itu tidak pernah menyelenggarakan kongres sejak berdiri pada 6 Februari 2008.

"Bakal seperti apa jadinya penyelenggaraan pemerintahan jika petinggi partai itu memimpin Indonesia. Bakal ke arah mana angin demokrasi bertiup di Bumi Pertiwi yang kita cintai? Konsolidasi demokrasi jadi taruhan," kata Faisal lewat blog pribadinya yang di-posting, Kamis (5/6).

Faisal yang sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi-JK ini membandingkan Gerindra dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sebelumnya, Faisal lebih dulu membeberkan perbandingan data rangking demokrasi Indonesia dan Tiongkok yang dirilis sejumlah lembaga.

Data menunjukkan, Tiongkok selalu jeblok dalam peringkat negara-negara demokratis, sementara Indonesia relatif berada di tengah.

"Sekalipun satu-satunya partai di negara otoriter, PKT secara rutin setiap lima tahun menyelenggarakan kongres. Pergantian kepemimpinan terjadi secara berkala dan dilaksanakan dengan semakin demokratis intrapartai," kata Faisal.

Penelusuran merdeka.com, Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra memang mengatur mekanisme kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 30 ayat 2 AD Partai Gerindra menyebutkan, kongres salah satunya berwenang memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina.

Menurut catatan, Gerindra baru hanya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada Maret 2012. Dalam AD Partai Gerindra, KLB adalah pengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa. KLB saat itu memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto untuk mengubah AD/ART.

Kini setelah berdiri 6 tahun dan dua kali ikut pemilu, Partai Gerindra belum pernah mengalami pergantian ketua umum dan ketua dewan pembina. Suhardi masih menjabat sebagai ketua umum dan Prabowo Subianto sebagai ketua dewan pembina. Kendati demikian, sebagian susunan pengurus DPP Partai Gerindra mengalami perubahan sebagai hasil KLB.