Gerindra sepakat jika Jokowi bakal reshuffle kabinet
"Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Presiden," kata Ahmad Muzani.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan, sepakat dengan hasil survei lembaga sigi Poltracking Indonesia yang menyebut publik tak puas dengan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurutnya, kebijakan Jokowi banyak tak sesuai dengan janji kampanye pada Pilpres 2014 lalu.
"Kami mencatat misalnya dua kali presiden naikkan BBM, dua kali beliau turunkan harga BBM. Bahkan dalam rancangan UU APBN kemarin, pos untuk subsidi BBM dihapus. Fraksi Gerindra tidak setuju dengan penghapusan pos tersebut," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4).
Oleh karena itu, dia menyebut Jokowi perlu melakukan reshuffle kabinet. Perombakan menteri itu dinilai akan mengembalikan kepercayaan publik.
"Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Itu salah satu sebabnya karena masukan yang disampaikan pembantu-pembantu Presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," ucapnya.
Diketahui, hasil survei Poltracking Indonesia menyatakan rakyat meminta Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal itu karena kinerja Pemerintahan Jokowi dinilai tidak mensejahterakan masyarakat.
Baca juga:
Politikus PDIP bantah Megawati campur tangan soal reshuffle kabinet
Survei Poltracking: Jokowi diminta rakyat segera reshuffle kabinet
Rachmawati: PDIP tak akan berani kembalikan UUD '45 seperti Gerindra
Kekuatan baru Gerindra dari jenderal sampai pengusaha
Lima hal ini pasti ada di pidato Prabowo
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa saja yang kemungkinan besar akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran dari Gerindra? Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya)," kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).Menurut Dasco, nama-nama menteri dari Gerindra sudah dikantongi namun ia enggan membeberkan.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.