Gerindra: Tidak Ada Fakta Hukum Prabowo Pernah Langgar HAM
Menurut Gerindra, Prabowo tidak memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM.
Prabowo dituding menjadi dalang penculikan aktivis pada 1998 silam.
Gerindra: Tidak Ada Fakta Hukum Prabowo Pernah Langgar HAM
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, tidak ada satu pun fakta hukum yang membuktikan sang ketua umum Prabowo Subianto pernah melanggar hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Prabowo dituding menjadi dalang penculikan aktivis pada 1998 silam atau zaman Orde Baru. "Yang jelas tak ada setitik pun fakta hukum bahwa Pak Prabowo pernah melanggar HAM. Terkait fitnah di media sosial soal kasus penghilangan paksa crystal clear, Pak Prabowo tidak bersalah," kata Habiburokhman, Senin (31/7).
- Gerindra Sebut Prabowo dan Ganjar Tak Mungkin Bersatu di Pilpres 2024
- Prabowo Cerita Masa Sulit Bangun Gerindra: Saya Jual Aset Pribadi untuk Kebutuhan Partai
- Gerindra Yakin PKB Tak akan Lari ke Ganjar, Ini Alasannya Singgung Kemuliaan
- Reaksi Gerindra soal Prabowo Kerap Dikaitkan Isu HAM saat Pilpres
Habiburokhman menjelaskan, terdapat empat fakta hukum yang membuktikan Prabowo tidak memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM. Fakta itu terungkap dalam persidangan Tim Mawar di Pengadilan Militer Jakarta.
“Pertama, tidak ada satu alat bukti pun dalam persidangan Tim Mawar yang menyebut keterlibatan Pak Prabowo sebagai orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, atau menyuruh melakukan penculikan tersebut,”
ucap Habiburokhman.
merdeka.com
Kedua, sambung Habiburokhman, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira kepada Prabowo adalah sebuah saran, bukan keputusan yang mengikat. Surat itu bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.
Ketiga, terkait pemberhentian Prabowo oleh Presiden BJ Habibie dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Habiburokhman menyebut hal itu dilakukan secara terhormat.
"Keputusan Presiden BJ Habibie yang merupakan panglima tertinggi soal pemberhentian terhadap Pak Prabowo bukanlah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, tetapi Pemberhentian Dengan Hormat yang disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Pak Prabowo yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,” papar Habiburokhman, dilansir dari Antara.
Selain itu, ia juga merespons pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang menyatakan agar masyarakat tidak memilih calon presiden (capres) yang memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM.
“Kami sepakat dengan pernyataan tersebut, Adian orang baik dan sangat mengerti hukum. Itu adalah pernyataan normatif saja,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman meyakini bahwa pernyataan itu bukan ditujukan kepada Ketum Gerindra karena Prabowo pernah berpasangan dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2009.