GMPG desak Munaslub Golkar digelar bulan Desember
Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Mereka ingin Munaslub bisa dilaksanakan paling lambat bulan Desember ini.
Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Mereka ingin Munaslub bisa dilaksanakan paling lambat bulan Desember ini.
"Paling lambat Desember karena waktunya sudah mepet," kata Inisator GMPG Mirwan Bz Vauly di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Dia optimis Munaslub akan terlaksana sebab ini sudah kedua kalinya Novanto menjadi tersangka korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Untuk melancarkan hal itu, GMPG kembali melakukan konsolidadi dengan para senior Golkar mulai dari Akbar Tandjung hingga Jusuf Kalla dan BJ Habibie.
"Karena kami tidak mau Golkar kemudian jadi persoalan. Karena itu kami mengerjakan ini, dari awal kami bertemu Bang Akbar kami bertemu Pak Habibie," ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Munaslub sudah seharusnya dilakukan karena tahun politik sudah semakin dekat. Sedangkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu tengah menurun drastis.
"Even-even politik sudah makin dekat jadi kita memberi jadwal kita memberi tengat pada DPP untuk menyelangarakan Munaslub," tandas Mirwan.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, menganggap pergantian pimpinan partai berlambang pohon beringin paska kembali ditetapkannya Novanto sebagai tersangka itu sebaiknya dilakukan. Sebab itu jika tidak diganti akan berimbas persepsi publik pada elektabilitas partai jelang pemilu 2019. Tidak hanya Akbar Tandjung Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tokoh senior Golkar juga mendorong adanya pergantian ketua.
"Kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan. Karena pemimpin ini juga yang akan menentukan daripada keberhasilan partai, dan pemimpin itu pun juga akan bisa mempengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/11).