Golkar ancungi jempol buat BW karena mundur saat tersandung kasus

Bambang bisa menjadi contoh untuk seseorang yang lebih memilih mundur saat sedang tersandung kasus hukum.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menghormati keputusan Bambang Widjojanto mundur sebagai pimpinan KPK. Walaupun dengan keputusan tersebut, membuat tugas KPK menjadi kurang optimal.

"Itu kan bukan karena ada desakan pihak tertentu, tentu keputusan itu membuat lembaga KPK kurang optimal," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Selain itu, sambung dia, ada makna yang bisa ditangkap atas keputusan Bambang tersebut. Salah satunya, Bambang mampu menjadi contoh untuk seseorang yang lebih memilih mundur saat sedang tersandung kasus hukum.

"Di balik pengunduran BW, banyak pesan disampaikan oleh BW. Pertama, kalau BW berani kenapa yang lain tidak? Kedua, pesan bahwa BW berani bertanggung jawab atas tuduhan ini dan ketiga bisa saja dorongan keluarga," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto mengutarakan mundur sebagai pimpinan KPK. Pengunduran diri itu didasari oleh sikapnya yang menghormati Undang-Undang KPK Pasal 32 ayat 1 yang menyebut apabila seorang pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka harus mundur dari jabatannya.

"Posisi saya secara personal sebagai penegak hukum. Saya harus tunduk dengan hukum. Pasal dalam UU KPK, Pimpinan KPK yang jadi tersangka harus mundur. Saya mengajukan pemberhentian ke pimpinan KPK yang nantinya diajukan ke presiden. Saya harus tunjukkan secara etik untuk ajukan ini ke pimpinan KPK," kata Bambang kepada wartawan di rumahnya yang terletak di kawasan Cilodong, Depok Timur, Sabtu (24/1).

Baca juga:
Desmond: Konflik KPK vs Polri momentum bersih-bersih penegak hukum
KPK tak biarkan Bambang Widjojanto berjuang sendiri
Abraham Samad cs tolak surat pengunduran diri Bambang Widjojanto
Ketua DPR harap pengunduran diri Bambang tak lemahkan KPK
Seskab: Bambang mundur karena etika, itu pribadi
Ahok tolak Perppu imunitas buat pimpinan KPK
Ibu Guru Kembar ikut sentil Menteri Tedjo soal 'rakyat tak jelas'